Sebuah alat berat sedang mengerjakan kawasan di Aceh yang terdampak bencana banjir bandang 27 Nomber 2025 lalu. Kementerian PU dan Hutama Karya menggalang kerja sigap untuk mempercepat pemulihan konektivitas dan pemulihan Aceh. (Foto : KemenPU/Corcom HK/Awe/HI)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum menggalang kerja sigap bersama PT Hutama Karya (Persero) mempercepat konektivitas dan pemulihan sejumlah titik terdampak, dari Aceh Utara hingga Aceh Tenggara.
Kerja sigap difokuskan pada pemulihan konektivitas, pengamanan area sungai di titik rawan, serta pemulihan layanan dasar agar aktivitas warga berangsur normal.
Penanganan dilakukan pada beberapa klaster lokasi yang tersebar, mengikuti kebutuhan lapangan dan prioritas keselamatan warga.
“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Menteri Dody, penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paralel dengan pemulihan infrastruktur lainnya. “Atas arahan Bapak Presiden, seluruh jajaran Kementerian PU bergerak cepat dan terkoordinasi. Kami memastikan infrastruktur sumber daya air dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mencegah bencana lanjutan,” tambah Menteri Dody.
Mobilisasi di Pusat Bencana
Dalam kaitan kerja sigap mempercepat konektivitas dan pemulihan ini, Hutama Karya mengambil peran dukungan pelaksanaan pada sejumlah titik yang berdampak langsung pada mobilitas.
Di Pidie Jaya, dukungan dilakukan melalui mobilisasi _excavator_ untuk membantu pekerjaan di titik terdampak.
Di Takengon, pekerjaan pada Jembatan Kr. Pelang didukung peralatan seperti Jembatan Bailey, _crane_, _excavator_, _wheel loader_, _dump truck_, serta tangki solar.
Dukungan juga diperluas ke Aceh Tengah pada ruas Gayo Lues–Blangkejeren, dengan pengerahan 12 unit _excavator_ dan _wheel loader_ untuk membantu percepatan penanganan.
Di Lawe Alas, Desa Natam, Ketambe, dan Kampung Simpur, pekerjaan mencakup perbaikan jalan akses serta pembuatan tanggul sungai dengan dukungan _excavator_ dan _dump truck_.
Pada koridor Gayo Lues–Kutacane, dukungan mencakup penanganan Jembatan Lawe Penanggalan dan Jembatan Mengkudu 1, serta pekerjaan di Sungai Jembatan Natam melalui pembuatan tanggul, pengalihan aliran sungai, pemindahan jalan akses, dan perbaikan jalan.
Pada titik yang sama, pembuatan jalan akses baru di Serkil juga dilakukan untuk membantu pemulihan keterhubungan antarwilayah.
Peralatan pendukung yang dicatat meliputi _hiab crane_, _crane, excavator_, tangki solar, genset, sesuai kebutuhan pekerjaan lapangan.
Di Aceh Tamiang, dukungan mencakup pengerahan 13 unit _excavator_, motor _grader_, _dump truck_, dan tangki solar pada sejumlah titik seperti Karang Baru, Desa Rantau, GOR Aceh Tamiang, Kota Lintang Atas, Desa Landuh, Kuala Simpang, dan Desa Lintang Kuala.
Pada wilayah ini, Hutama Karya juga mendukung rehabilitasi IPA Rantau, termasuk pembersihan akses, pembersihan saluran air, pemasangan tandon air, serta pengeboran sumur air bersih dengan dukungan 33 personel.
Dukungan dan kehadiran Kementerian PU dan Hutama Karya tersebut diharapkan mempercepat pulihnya mobilitas warga dan kelancaran distribusi kebutuhan dasar, terutama pada wilayah yang terdampak gangguan akses.
Pekerjaan pada akses fasilitas publik turut dilakukan untuk membantu pemulihan aktivitas harian warga, termasuk pembersihan akses jalan di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Puskesmas Alur Cucur. Selain itu, mobilisasi _excavator_ juga disiapkan di Lawe Alas, Kute Mulie sebagai bagian dari dukungan pada titik
terdampak.
Sejak 27 November
Kehadiran Kementerian PU dan Hutama Karya di provinsi Aceh sudah dimulai sejak beberapa hari setelah bencana. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang strategis, Hutama Karya tela dan terus menjadi bagian penting dalam pemulihan titik-titik bencana di Aceh.
Terhitung sejak 27 November sampai saat ini, telah berlangsung secara terus menerus pekerjaan dan pemulihan pascara bencana selama 39 hari.
Dipercaya oleh Kementerian PU untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lokasi bencana di Provinsi Aceh, Hutama Karya sampai saat ini telah menerjunkan lebih dari 118 personel yang terdiri dari 19 Personil Inti, 57 Operator, 32 Pekerja, dan 10 Tim Perencana.
Kementerian PU yang menerima mandat dari Pemerintah untuk pemulihan bencana di Provinsi Aceh mengerjakan beberapa paket pekerjaan dengan semangat dan penuh tanggung jawab.
Paket pekerjaan Kementerian PU melingkupi pekerjaan Sumber Daya Air (SDA) di Tanggul Sungai Lawe Alas, Penanganan Lawe Bulan, dan Penanganan Natam.
Sementara dari Bina Marga, Kementerian PU mengerjakan Kutacane – Gayo Lues, Gayo Lues – Blangkejeren, dan Blangkejeren – Bts. Aceh Tengah. Cipta Karya turut hadir di empat lokasi yaitu IPA Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
Pada kesempatan terpisah, _Executive Vice President_ (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan pekerjaan tanggap darurat berangkat dari memastikan akses kembali aman dilalui.
“Kementerian PU bergerak dan memberikan arahan yang sangat sigap dan strategis dalam fokus penanganan pasca bencana ini. Tim lapangan bekerja cermat, karena penanganan harus mempertimbangkan perubahan tanah dan aliran air yang dinamis. Mobilisasi alat dan metode kerja diarahkan agar hasilnya cepat, namun tetap andal menjaga konektivitas warga selama pemulihan.” ujarnya.
Ke depan, dukungan lapangan akan terus dipantau sesuai kebutuhan penanganan, termasuk pembukaan akses dari kondisi longsoran di Badan Jalan seperti Tungel Baru, Tetumpun, Tangsaran, Sungai Jembatan Natam, Ise-ise, Sungai Simpur Jaya, dan Rikit Gaib.
“Kerja pemulihan ini menempatkan konektivitas dan layanan dasar sebagai prasyarat pemulihan sosial ekonomi warga, sekaligus mengurangi risiko gangguan berulang pada titik rawan.” Papar Mardiansyah.
Hutama Karya berkomitmen menjalankan peran sebagai BUMN konstruksi dalam mendukung proyek infrastruktur nasional dan komitmen pembangunan berkelanjutan, terutama pada fase respons dan transisi pemulihan. (*)
Awaluddin Awe
