SEKJEN Kemendagri Tomsic Tohir memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).(Foto : Puspen Kemendagri)
JAKARTA– Harga sembilan bahan pokok di sejumlah daerah di Indonesia terus merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan itu adalah cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.
Kenaikan ini bahkan sudah terjadi sebelum masuknya bulan Suci Ramadhan.
Terkait kenaikan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung untuk mengecek perkembangan harga bahan pokok di pasar.
“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi.
Permintaan ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Sekjen Kemendagri menyatakan bahwa berdasarkan pantauan langsung di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali.
Namun, sebaliknya di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah, khususnya TPID, bersikap tegas terhadap oknum distributor yang menaikkan harga di atas HET.
“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” sambung Tomsi.
Tomsi juga meminta Perum Bulog mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Bila perlu, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga.
Melalui intervensi tersebut, tegas Tomsi, diharapkan kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga.
“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit [melebihi HET]’. Tidak bisa,” ungkapnya.
Tomsi menambahkan, apabila harga bahan pokok dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu terus dioptimalkan, terutama oleh jajaran TPID.
“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir [dalam mengendalikan harga bahan pokok], maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya. (*)
Awaluddin Awe
