Beranda INDONESIA DPRD dan Pemko Solok Gelar Rapat Mendadak Bahas Anggaran Covid -19

DPRD dan Pemko Solok Gelar Rapat Mendadak Bahas Anggaran Covid -19

Kota Solok, Harianindonesia.id – Pimpinan DPRD Kota Solok dan Walikota mengadakan rapat mendadak membahas anggaran Covid -19, sebagai langkah antisipatif penyebaran wabah sangat berbahaya tersebut.

Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can,SE dan Wakil Ketua DPRD Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma, Selasa (31/02) bersama Walikota Solok, Zul Elfian beserta unsur Forkompimda bertemu dan membahas masalah penganggaran Covid -19 untuk Kota Solok.

Rapat kerja dilaksanakan di ruangan Rapat Sekretariat DPRD Kota Solo. Rapat juga dihadiri Kapolresta Solok, AKBP Ferry Suwandi,S.I.K, Dandim 0309 Solok, Letkol Arm, Reno Triambodo, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok, Ulfan Yustian Arif, SH, Kepala OPD di lingkungan Pemko Solok, Ketua LKAAM Kota Solok, H.Rusli Katib Sulaiman, Bundo Kanduang, dan Camat se Kota Solok.

Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can,SE menjelaskan rapat kerja yang terkesan mendadak ini di latar belakangi dengan langkah – langkah yang telah dan akan diambil Pemerintah Kota Solok terkait pencegahan masuknya Virus covid-19 di Kota Solok.

Untuk itu, kata Yutris Can, kita harus saling bekerja sama menghadapi masalah ini.

Saat ini, jelasnya, sudah di bentuk gugus satgas penanganan Covid -19. Namun, kayanya lagi, pihaknya belum memahami dalam bentuk apa Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Walikota Solok.

“Kami dari DPRD merasa sangat prihatin melihat Tim yang bekerja di lapangan telah saling bahu membahu dalam mencegah agar virus corona tidak masuk ke wilayah Kota Solok. Dan kami bahkan mendengar selentingan di tengah – tengah masyarakat yaitu bahwa untuk masyarakat yang menginginkan penyemprotan dana tidak ada, hal ini sangat miris kita dengar tentang Pemerintah yang tidak bisa mencarikan larutan untuk penyemrotan,”ujarnya.

Dia menyatakan, kita memiliki banyak tenaga relawan untuk melakukan penyemprotan Disinfektan seperti TNI, Polri, PMI, WMI dan relawan lainnya. Belum lagi kita berbicara tentang Alat Pelindung Diri (APD) tim medis kita yang sangat minim. kita masih bersyukur sampai saat ini di Kota Solok belum ada ditemukan masyarakat yang positif terkena virus Covid-19.  Walaupun di luar Kota Solok sudah ada yang dinyatakan positif.

“Kami mengajak mari kita saling membuka diri agar persoalan penanganan Covid -19 ini cepat teratasi dan Pemko Solok mencarikan anggarannya,”papar Yutris Can.

Kami yakin tim yang di komandoi oleh Walikota Solok memiliki problem yang perlu kita persamakan. Salah satunya terkait operasional, gizi dan suplemen untuk peningkatan imun Tim medis dan relawan yang bekerja dilapangan.

Ketua DPRD mengharapkan, walaupun di lapangan tim ini butuh gizi dan istirahat. Tapi semuanya tidak terlepas dukungan dari APBD. Kami ingin tim yang tergabung dalam satgas ini di back up, persoalannya nanti kita bersepakat antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penggeseran dana yang belum mendesak.

“Kami mewakili Banggar mendukung penggeseran anggaran, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada sesuai peruntukannya guna mencegah masuknya virus covid-19,” sebutnya.

Selain itu ada selentingan isu yang beredar dari ASN tentang himbauan Walikota Solok untuk memotong Tunda ASN, agar di sumbangkan membantu masyarakat yang menjadi dampak dari covid-19. Kami berharap Walikota tidak perlu memberlakukan pemotongan tunda tersebut karena ASN kita merupakan dampak juga dari virus corona. Dan kami tidak ingin hal ini disalahartikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

BACA JUGA :  Bhabinkamtibmas Polsek Serbajadi Gandeng Tokoh Pemuda Perkuat Harkamtibmas

Yutris Can menyatakan, ada beberapa hal yang perlu kita mintakan pandangan dan saran, yaitu salah satunya dasar Gubernur Sumatera Barat melarang Daerah untuk berkreasi dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19, yaitu sebanyak 3.339 KK tidak masuk ke dalam PKH yang dananya bersumber dari APBN.

Selain itu, data sebanyak 3339 KK apakah sudah data yang valid atau data yang lama, kami berharap dilakukan pendataan lagi supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari, katanya.

Walikota Solok, Zul Elfian, SH, Msi sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada ketua DPRD yang telah memfasilitasi pertemuan bersama Forkopimda yang belum pernah kita lakukan guna membahas penanganan virus covid-19.

Kondisi terkini di Kota Solok jumlah kasus covid-19 yang positif alhamdulillah tidak ada sedangkan orang dalam pemantauan sebanyak 366 orang dan pasien dalam pemantauan sebanyak 49 orang.

Adapaun beberapa hal dan langkah yang telah dilakukan yaitu membuat edaran tentang bahaya virus corona. Hal itu agar masyarakat selalu waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Kemudian membentuk Tim gugus tugas yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas publik yang ramai di kunjungi oleh masyarakat seperti tempat ibadah, perkantoran, taman, terminal, pasar, jalan umum, dan tempat wisata.

“Kita tidak tahu keberadaan virus ini mengendap, yang jelas virus ini bisa muncul ditempat – tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, untuk pencegahan dengan menggunakan disinfektan memang tersedia terbatas kadang – kadang hanya di peroleh melalui OPD dengan caranya sendiri,”ujarnya.

Selain itu, katanya, kita sudah mengambil langkah yaitu meliburkan anak sekolah sampai tanggal 2 April 2020 dan dalam rencana kami akan memperpanjang masa libur anak sekolah sampai tanggal 21 April 2020.

Saat ini petugas yang bekerja di lapangan memang mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya alat pelindung diri (APD). Dan Perlu kami sampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang kita perlukan memang menunggu anggaran seperti gugus tugas di OPD masing – masing. Seperti Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran sebesar Rp.65.500.000, Satpol PP Kota Solok sebesar Rp.373.200.000, Bagian Perekonomian sebesar Rp.67.500.000, Dinas Perindag Koperasi dan UKM sebesar Rp.12.750.000, Dinas Kesehatan sebesar Rp 3.052.161.807, Camat Kota Solok sebesar Rp.1.500.000.000, BPBD Kota Solok sebesar Rp.1.600.000.000 dan Dinas Sosial sebesar Rp.575.000.000,jadi total anggaran keseluruhnya Rp.7.246.111.807.

Kita kedepannya akan membentuk Posko di setiap kelurahan yang nantinya akan di kelola oleh RT dan RW serta LPMK dengan melibatkan masyarakat yang setiap 24 jam akan memantau orang yang datang di wilayahnya masing- masing serta melakukan pendataan.” ujar Walikota mengakhiri. (Roni Natase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here