BPBD Kaltara Susun Ranperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

  • Bagikan

Kepala BPBD Kaltara Moh. Pandi dan Ketua Yayasan Prakarsa Borneo M. Nasir.

TANJUNG SELOR, harianindonesia.id ~ Kalimantan Utara sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah hutan yang dimiliki sangat luas, diantaranya terdapat hutan lindung, Taman Nasional Kayan Utara. Oleh karena itu, Yayasan Prakarsa Borneo bersama stakeholder terkait mengadakan, Forum Group Diskusi (FGD) tentang Penyusunan draf Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Crown Tanjung Selor, Senin (06/11/2017).

Ketua Yayasan Prakarsa Borneo, M. Nasir, SH., MH. mengatakan, telah beberapa kali melaksanakan FGD terkait pembahasan kebakaran hutan dan lahan, terakhir pembahasan di Balikpapan Kalimantan Timur. Karenanya, ia mengharapkan pelaksanaan FGD hari ini (Senin, 06/11) sebagai pembahasan terakhir sebelum diserahkan ke Gubernur, dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltara Mohammad Pandi mengatakan, telah melakukan MOU terkait penyusunan Rapergub pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, setelah oleh Gubernur Kaltara 12 Januari lalu, pihaknya langsung menindaklajutinya dengan MoU pada bulan juli.

“Itu kan sebagai dasar kita dalam melakukan kerjasama dalam hubungannya dengan BPBD yaitu penyusunan Draft Rapergub pengendalian hutan dan lahan di provinsi Kalimantan Utara” kata Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltara H. Mohammad pandi.

Dikatakan, Masyarakat di wilayah Kalimantan Utara sebagian masih melakukan pola berladang berpindah-pindah, sehingga masih ada yang melakukan pembakaran lahan. Kendati demikian ungkap manta Kadia Perhubungan Kab. Malinau ini mengatakan, dengan adanya kearifan lokal yang dimiliki para perani, maka mereka tetap mengutamakan keutuhan hutan dengan cara membuat sekat bakar. Sala satu nya seperti pola matahari yaitu merobohkan tanaman ke tengah sehingga api tidak melebar.

SIMAK JUGA :  Simulasi Penanganan Bencana Tanah Longsor, Destana Desa Beji Dikukuhkan

“Perlu diketahui, bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan selama penyusunan draf Rapergub Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini sementara di bebankan pada Yayasan Prakarsa Borneo yang di support dari Inggris”, pungkasnya. (Agus Tomadio)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *