Momen Capres Ganjar Pranowo menjelaskan strategi penanganan masalah pekerja migran Indonesia di luar saat Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2/2024) malam. (Foto : TPN-GM)
Jakarta, HARIANINDONESIA.ID – Untuk menangani persoalan-persoalan yang sering dihadapi para pekerja migran Indonesia, sangat dibutuhkan komitmen dari pemimpin tertinggi.
Menurut Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bahwa komitmen tersebut tidaklah terlalu sulit. Dengan komitmen tadi, maka negara bisa hadir dengan segala perangkatnya.
“Komitmen ini tidak terlalu sulit, ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan bisa cepat diselesaikan,” ujar Ganjar ketika ditanya soal penanganan kasus-kasus yang sering dialami para pekerja migran pada Debat Kelima Capres 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Kehadiran negara itu, kata Ganjar adalah dengan melibatkan stakeholder seperti duta-duta besar, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Ganjar memberikan gambaran saat dirinya berdialog dengan pekerja migran Indonesia di Hongkong. Dikatakan Ganjar, dari dialog itu, mereka menanyakan tentang upaya perlindungan dari pemerintah.
“Pak Ganjar apa perlindungan yang diberikan kepada kami, saya bilang ini ada panic button, ini nomor telepon. Kalian kalau ada masalah telepon di nomor itu. Kalau tidak makanya kita akan tarik ke pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” jelas Ganjar.
Kenapa hal itu sangatlah penting, lantaran kata Ganjar, masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran, mulai dari legalitas keberangkatan, keterampilan yang dikuasai, sampai dengan apa saja yang diatur di dalam kontrak kerjanya, harus dipastikan semuanya beres.
“Dari sinilah kementerian mengontrol, kenapa saya bicara harus ada tempat melapor, duta besar yang aktif, agar kita bisa melindung warga negara dimanapun. Tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” tegasnya.
Optimalkan Peran Kementerian
Ganjar Pranowo menambahkan bahwa optimalisasi peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran adalah dengan memperbaiki kontrol terhadap lembaga yang menaungi pekerja migran.
“Mulai mereka (pekerja migran) berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya dari kementerian yang ada, lembaga, yang ada itulah kontrol dilakukan,” ujar Ganjar.
Ganjar menjelaskan, seluruh lembaga maupun kementerian mesti memiliki kontak pribadi maupun media sosial yang dapat dihubungi secara cepat jika ada permasalahan yang dihadapi pekerja migran.
Menurut Ganjar, hal itu sangat efektif untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja migran, di samping regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menaungi pekerja migran.
Cara itu juga pernah dilakukan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Melalui aplikasi LaporGub, Ganjar mempersilahkan warga untuk menyampaikan persoalannya secara langsung ke pemerintah.
“Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi kenapa ini menjadi penting masalah-masalah yang mereka hadapi,” jelas Ganjar.
Selama menjadi gubernur, Ganjar juga memiliki pengalaman dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal itu ditunjukkan Ganjar sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk melindungi pekerja migran.
“Kami pernah membebaskan beberapa pekerja bermasalah baik di Arab Saudi, di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPU. Maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar. (*)
Editor : AWALUDDIN awe
