JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup menemukan fakta baru penyebab banjir besar yang melanda kawasan Sumatra.
Dari hasil pantauan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dari udara, ada kontribusi besar dari aktivitas pembukaan lahan baik untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan dan juga kebun sawit di balik banjir besar di Sumatra.
Pasalnya, kegiatan itu memicu tekanan turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada Jumat (5/12).l seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Menteri LH/KepalaBPLH Hanif Faisol Nurofiq kemudian mendatangi sejumlah perusahaan, antara lain PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.
Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Menteri Hanif.
Hanif sebelumnya ikut melakukan inspeksi lewat jalur udara dan darat di DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelas dia.
Ia menegaskan pihaknya kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tutup Menteri Hanif.
KLH juga memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatra.
Pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Pihaknya berkomitmen terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara.
Sebelumnya, KLH menyebut ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumatra Utara.
Delapan perusahaan itu terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir di wilayah Sumut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara mencatat, terdapat 18 rumah sakit, 19 puskesmas pembantu, 25 puskesmas, dan sejumlah poskesdes terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah di Sumut.
Beberapa di antaranya bahkan tak dapat beroperasi karena terendam hingga setinggi pinggang orang dewasa.
“Oleh karena itu untuk menjangkau wilayah terisolir, Pemprov Sumut mendapat bantuan dari relawan berbagai provinsi, komunitas, serta organisasi masyarakat. Kami arahkan seluruh relawan agar berkoordinasi dengan dinkes kabupaten,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis, Sabtu (6/12).
Menurut Hamid, sejumlah penyakit berpotensi menjangkiti warga pascabencana seperti gangguan kulit, diare, ISPA, dan demam. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menginventarisasi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga minta dinkes kabupaten/kota mendata sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak untuk kita kompilasikan dan laporkan ke pusat,” jelasnya.
Hamid berharap, seluruh upaya lintas sektor ini dapat memastikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana di Sumut berlangsung optimal hingga kondisi masyarakat kembali pulih.
Tenaga medis telah disiagakan di berbagai posko dan titik pengungsian untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, Dinkes Sumut telah menangani 1.890 korban luka ringan dan 94 korban luka berat di daerah terdampak seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Data sementara menunjukkan, sebanyak 41.950 warga mengungsi, 167 orang masih hilang, dan 313 orang meninggal dunia akibat bencana yang melanda Sumut dalam sepekan terakhir.
“Sejak awal bencana terjadi, kami langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terdampak untuk melakukan upaya kesehatan kepada masyarakat di lokasi bencana,” kata Hamid.
Hamid menambahkan, Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Regional Sumatera. Untuk wilayah Tapteng dan Sibolga, Hamid menjelaskan bahwa tim kecil yang dikirim sempat tertahan di Tapsel karena akses jalan yang terputus.
Di Kabupaten Langkat, Dinkes Sumut juga menurunkan tim medis lengkap dan melakukan rotasi petugas antar kecamatan agar pelayanan kesehatan tetap maksimal. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan berbagai pihak dalam penanganan bencana.
“Pada fase pasca bencana akan muncul berbagai permasalahan kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan sangat penting agar penyakit dapat kita tangani sedini mungkin,” jelas Hamid.
Jakarta, CNN Indonesia ‐‐
Bencana banjir menerjang sejumlah wilayah di Indonesia pada pekan terakhir di tengah curah hujan yang tinggi hingga fenomena fase bulan purnama.
Titik Banjir
Sejumlah wilayah di tiga provinsi Pulau Sumatra–Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut)–dalam waktu hampir bersamaan mengalami banjir bandang hingga longsor pada akhir November lalu.
1Penanggulangan bencana masih dilakukan hingga saat ini, dan masih banyak daerah yang terisolasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia dalam bencana banjir bandang dan longsor sebanyak 867 orang hingga Jumat (5/12) sore.
“Total di tiga provinsi ini 867 korban meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Secara rinci, di Aceh ada 345 korban meninggal dunia, di Sumut 312 korban meninggal dunia, dan di Sumbar ada 210 korban meninggal dunia.
Sementara untuk korban hilang di Aceh ada 174 orang, di Sumut 133 jiwa, dan di Sumbar sebanyak 214 jiwa.
“Masih ada 521 lainnya yang hilang dan dalam proses pencarian,” ucap Abdul.
Pulau Jawa
Selain Sumatra, banjir juga menerjang sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Tersebar di beberapa provinsi. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.
Subang
Banjir rob melanda pemukiman di pesisir laut Jawa di Subang, Jawa Barat dengan ketinggian air mencapai 60 sentimenter hingga merendam ratusan rumah warga.
Selain terjadi di Kecamatan Blanakan, banjir juga melanda di dua desa yakni Desa Mayangan dan Desa Legonwetan di Kecamatan Legonkulon.
Banjir juga menyebabkan jalan dan fasilitas umum terendam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Pada hari ini di Desa Mayangan dan Desa Legonwetan, air sudah masuk ke pemukiman dari ketinggian dari 20 senti sampai 60 senti di pemukiman warga masyarakat,” ujar Anggota BPBD Subang Didin Tajudin, Kamis (4/12).
Dampak dari banjir juga turut membuat siswa pulang sekolah lebih awal karena sekolah khawatir banjir akan meninggi dan membahayakan para siswa. Sementara, masyarakat yang terdampak hanya bisa mengevakuasi barang berharga miliknya akibat banjir yang terjadi.
Bandung
BPBD Kabupaten Bandung, Jawa Barat mencatat tiga kecamatan terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Air merendam permukiman hingga jalan raya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Wahyudin mengatakan warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas.
Dia mengatakan ketinggian air genangan yang berasal dari luapan Sungai Citarum itu berkisar 50 cm hingga 1,5 meter.
“Kami mencatat area yang masih tergenang banjir berada di Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang,” ujar Wahyudin mengutip detikcom, Jumat (5/12).
Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot yang terdampak mencakup 9.246 kepala keluarga atau sekitar 25.918 jiwa. Berikutnya, ada tiga kelurahan yang terdampak banjir di Kecamatan Baleendah dengan jumlah warga terdampak 5.579 jiwa atau 1.973 KK.
Lalu terdapat 1.236 KK atau sekitar 3.000 jiwa dari tiga desa yang terdampak banjir di Bojongsoang. Hujan dengan intensitas tinggi masih melanda wilayah Kabupaten Bandung. Masyarakat diimbau berhati-hati dan tetap waspada.
Di Jakarta, terjadi banjir rob di wilayah pesisir. Pada peristiwa banjir rob pada Jumat (5/12), BPBD DKI mencatat pada pukul 18.00 WIB, seluruh genangan rob sudah surut.
Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan menyampaikan banjir rob disebabkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon).
“Yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Hari Kamis pukul 07.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Malang, Jawa Timur, menimbulkan dampak serius. 90 rumah warga terendam, enam diantaranya rusak. Ada pula lima sepeda motor yang hanyut terbawa arus banjir.
BPBD Kota Malang memastikan telah melalukan asesmen terhadap dampak banjir yang melanda sejumlah titik.
“Kami melakukan evakuasi warga ke tempat yang aman, kemudian dilakukan pendataan kerusakan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno saat meninjau lokasi terdampak, Jumat (5/12).
BPBD mencatat ada 6 rumah mengalami rusak sedang, sementara 90 rumah terendam dengan berbagai tingkat keparahan. (*)
Sumber : CNNIndonesia
Awaluddin Awe
