Menteri Dody saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Foto : Humas PU)
JAKARTA – Kementerian PU dilaporkan telah menyusun Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, dengan total anggaran sebesar Rp73,98 triliun.
Penanganan difokuskan pada infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya,dan Prasarana Strategis dengan mengedepankan prinsip build back better, yaitu membangun kembali infrastruktur yang terdampak agar lebih tangguh, aman, dan berketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.
“Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik secara jangka panjang,” kata Menteri Dody saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menteri Dody menambahkan dari total kebutuhan anggaran Rp73,98 triliun, sekitar Rp4,8 triliun dialokasikan untuk tahap tanggap darurat, sementara sekitar Rp69 triliun diperuntukkan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mekanisme pelaksanaan, pembiayaan serta skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rencana Induk build back better mengacu pada Keputusan Presiden No 1 Tahun 2026.
Dijelaskan, pada 2025 PU telah merealisasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp576 miliar untuk mendukung penanganan awal bencana dan pemulihan fungsi dasar infrastruktur di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selanjutnya pada tahun anggaran 2026, dibutuhkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun, serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun untuk melanjutkan pemulihan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana dasar lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut direncanakan berlanjut hingga tahun 2028. Untuk tahun anggaran 2027, kebutuhan anggaran diproyeksikan sebesar Rp28,37 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2028 dibutuhkan anggaran sekitar Rp16,22 triliun.
“Kami memastikan proses implementasi penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” tutup Menteri Dody.
Progres Penanganan Bencana
Pada kesempatan sama Dody Hanggodo melaporkan progres penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah telah mengerahkan sekitar 1.377 personel Kementerian PU, termasuk 402 Generasi Muda PU dan didukung 1.366 personel TNI dan masyarakat, serta memobilisasi sekitar 1.937 alat berat dan 500 unit sarana prasarana pendukung beserta 6.352 bahan material untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan rekapitulasi penanganan bencana Sumatera per 27 Januari 2026, penanganan Bidang Bina Marga pada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional seluruhnya telah mencapai 100% fungsional per 30 Desember 2025 guna memastikan distribusi logistik tidak terputus.
Selanjutnya sektor Sumber Daya Air, tercatat 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah terdampak bencana. Hingga saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23%, dengan prioritas pada jaringan irigasi yang mendukung sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam, melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Penanganan sungai difokuskan pada normalisasi dan pengamanan alur akibat banjir berulang dan hujan susulan. Dari total 77 sungai nasional terdampak, progres penanganan telah mencapai sekitar 52%, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026, termasuk rencana pembangunan sabo dam dan cekdam sebagai pengendali sedimen.
Di bidang Cipta Karya, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, sekitar 70% telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan seluruhnya fungsional pada 15 Februari 2026. Untuk sektor sanitasi, penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah telah mencapai 83%, dengan target fungsional penuh pada 15 Februari 2026.
Kementerian PU juga menangani pembangunan sumur bor dalam dan dangkal sebagai sumber air bersih pendukung. Progres penyelesaian saat ini mencapai 15 persen untuk sumur bor dalam dan 53 persen untuk sumur bor dangkal, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadhan guna mendukung operasional SPAM dan kebutuhan air bersih masyarakat.
Pada Bidang Prasarana Strategis, Kementerian PU telah menangani pembersihan lumpur pada 171 lokasi fasilitas umum, dengan 120 lokasi telah kembali fungsional. Selain itu, pembangunan 1.217 unit hunian sementara yang saat ini terus berjalan, serta penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026. (*)
Awaluddin Awe
