Tamiang Layang – Rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin (11/07/2022), Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh membacakan tanggapan Bupati Barito Timur atas Pemandangan Umum Fraksi dewa DPRD Bartim tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD 2021.
“Bupati Ampera mengatakan dalam hal menanggapi beberapa Fraksi pendukung dewan DPRD Kabupaten Barito Timur”.
Dimana Fraksi Partai Golongan Karya dalam hal ini peningkatan belanja infrastruktur agar terlihat dengan jelas kemajuan-kemajuan pembangunan di Bartim dengan mempertimbangkan jenis dana yang diperutukan. Selanjunya apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan ABPD Tahun Anggaran 2021 memperbolehkan, maka penganggaran lebih awal untuk Pemilu tahun 2024 agar dapat terakomodir, ucap Ampera.
Terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) saran dari Fraksi Partai Nasdem, semua itu adalah menjadi harapan dan keinginan bersama, kenapa karena dana dari PAD tersebut penggunaannya relatif fleksibel bila dibandingkan dengan sumber dana dari pemerintah pusat.
“Untuk saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap realisasi belanja daerah yang perlu dilakukan evaluasi dan tolak ukur dengan tujuan efektifitas anggaran,
“Kami sepakat dengan saran maksud dan tujuan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana realisasi belanja daerah perlu dilakukan evaluasi dan tolak ukur sehingga tujuannya dalam penyusunan anggaran lebih efektifitas. Terkait saldo kas di bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) pada poin saran tersebut, kami sangat sepakat dikelola secara maksimal dengan mengacu pada petunjuk teknis masing-masing sumber dana yang ada,” ungkap Ampera.
Kemudian mengenai harapan dari Fraksi Partai Demokrat, Bupati sependapat atas maksud dan tujuan bahwa APBD tahun 2022 agar dapat fokus diarahkan untuk merelasisasi RPJMD serta visi dan misi Pemkab. Bartim.
“Berikut dorongan menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan program prioritas yaitu, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat dan UMKM, dan atau program air bersih yang ada di Bartim”.
Lanjut Bupati, dengan penyusunan program strategis pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan dampak ekonomi dan Peningkatan PAD dengan pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal setempat, saya juga sepakat ujarnya.
“Ia menambahkan pendapat Fraksi untuk pemanfaatan aset daerah serta pemberdayaan BUMD diupayakan dapat lebih optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Nah atas pendapat Fraksi Partai Demokrat ini saya juga sangat sependapat”.
Sementara menanggapi masukan dan daran Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan, saya sependapat tentang peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum optimal dari sisi realisasi. Dengan adanya itu, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat lebih cepat, tepat dan cermat menentukan untuk skala prioritas lainnya.
“Terakhir pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, agar kinerja pemerintah daerah yang masih belum mencapai targetnya dapat ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2023 nanti, pendapat seperti inilah yang saya suka”, kata Ampera.
Adapun jenis PAD yang belum mencapai targetnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dan perlu mendapatkan perhatian dan upaya yang lebih komprehensif bagi kita semua.
“Namun di dalam merealisasi anggaran belanja yang terkesan sulit tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain adalah asas kehati-hatian dan regulasi sistem penatausahaan keuangan yang belum memadai. Kemudian
dalam pelaksanaan APBD harus berbanding lurus dengan realitas di lapangan harap mereka, harapan tersebut saya sepakat”, pungkas Bupati Ampera. (Snn).
