Petugas Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang memperagakan kotak suara. DOK HALUAN
PADANG, harianindonesia.id — Polda Sumatera Barat (Sumbar) merilis, setidaknya terdapat 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang termasuk dalam terkategori sangat rawan di Sumatera Barat. Sementara itu, ada total 16.702 TPS yang akan digunakan di Sumbar untuk pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif 17 April 2019 mendatang.
Kabagbinops Biro Ops Polda Sumbar AKBP Faisal Anwar, Rabu (20/2), mengatakan, TPS rawan tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni 148 TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 14 TPS di Kabupaten Solok Selatan, 12 TPS di Kabupaten Pasaman, serta dua lainnya di Kabupaten Sijunjung.
Dilansir dari republika.co.id, kategori sangat rawan dilihat dari berbagai persoalan, mulai dari lokasi TPS yang berada di kawasan rawan konflik, TPS berada di kawasan yang pernah terjadi konflik, dan lokasi TPS yang berada di kawasan terpencil sehingga juga terkategori sangat rawan.
“Dalam TPS kategori sangat rawan ini, dibutuhkan dua polisi dan dua linmas untuk mengawal pelaksanaan pemilu di TPS tersebut,” ujarnya.
Selain TPS sangat rawan, Polda Sumbar juga menetapkan sebanyak 780 TPS sebagai TPS terkategori rawan, yang tersebar di 15 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat seperti di Kabupaten Solok Selatan dengan 191 TPS, Kabupaten Dharmasraya dengan 153 TPS, di Kota Padang 96 TPS, dan di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 86 TPS.
Kemudian, 67 TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 50 TPS di Kabupaten Pasaman, 35 TPS di Solok Kota, 28 TPS di Kabupaten Sijunjung, 26 TPS di Kabupaten Agam, 15 TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 13 TPS di Kota Pariaman. Kemudian, 11 TPS di Kabupaten Pesisir Selatan, lima TPS di Kabupaten Tanah Datar, dan tiga TPS masing-masing di Kota Solok dan Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Faisal, kategori rawan diberikan berdasarkan beberapa persoalan seperti lokasi TPS berada di kawasan rawan konflik, lokasi berada di basis pasangan calon tertentu, dan lokasi yang jauh dari POK TPS yang ada. Dalam TPS kategori rawan ini, pihaknya akan menempatkan dua polisi, dibantu empat linmas mengawal dua TPS.
Polda Sumbar juga akan menurunkan 6.241 personel untuk mengawal 16.702 TPS di Sumbar pada Pemilu nanti. Jumlah personel tersebut berasal dari dua pertiga kekuatan personel di polres kota dan kabupaten serta personel dari Polda Sumbar.
Ia merincikan, total kekuatan dari polres kota dan kabupaten sebanyak 5.158 personel dan 1.083 personel dari Polda Sumbar. “Kami juga dibantu oleh 33.044 linmas yang dibentuk di setiap daerah dan kami berharap linmas ini memiliki kemampuan awal dalam menangani ketika terjadi persoalan di TPS,” katanya.
Ia memastikan sejauh ini kondisi dan situasi di Sumatera Barat cukup kondusif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tindakan kriminal yang turun dari tahun sebelumnya. “Operasi pengamanan ini diberi nama Operasi Mantap Brata Singgalang yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas serta berlangsung dalam keadaan aman, sukses dan lancar,” katanya.
Di sisi lain, KPU Sumbar terus mengebut persiapan puncak pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, distribusi logistik dari pusat berupa surat suara Pemilu sudah mendarat di 15 kabupaten/kota. Sedangkan 4 daerah lainnya masih menunggu kiriman. Masing-masing Agam, Pasaman Barat, Payakumbuh dan Limapuluh Kota.
“Kami sudah koordinasi dengan percetakan. Mudah-mudahan logistik Pemilu paling telat sampai 20 Maret,” kata Amnasmen, Kamis (21/2).
Kendati demikian, jelas Amnasmen, setelah sampai di daerah, juga ditemukan kotak suara rusak dan tidak bisa dipakai. Seperti di Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan sebagainya. “Kotak suara rusak tidak sampai ratusan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan, kami telah sampaikan kepada percetakan dan ekspedisi,” tutur Amnasnen.
Lebih lanjut, Komisioner dua periode itu menerangkan, saat ini, kebutuhan gudang KPU kabupaten/kota untuk penyimpanan, penyortiran, dan pengepakan logistik sudah tercukupi. Namun, yang juga perlu dipikirkan adalah penyediaan gudang di tingkat Kecamatan. Gudang itu dibutuhkan untuk menampung kotak suara dari setiap TPS usai hari pemungutan suara.
“Selesai proses pencoblosan seluruh kotak suara yang ada di TPS akan dibawa ke Kecamatan. Tentu butuh gudang menampung atus balik logistik itu. Kami mendorong KPU kabupaten kota untuk melakukan koordinasi ke pemerintah daerah untuk membantu persoalan ini,” harapnya.
Menyikapi kondisi itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengaku telah menginstuksikan bupati/wali kota untuk aktif membantu penyelenggaraan Pemilu. Khususnya untuk membantu penyediaan gudang dengan menggunakan gedung yang menjadi aset daerah. “Kalau ada gedung yang bisa difungsikan, pinjamkan untuk kebutuhan gudang. Nanti polisi yang menjaga keamanannya. Kalau semua saling bersinergi rasanya tidak ada masalah,” katanya. (editor)
Sumber republika.co.id
