JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly Jumat 6 Oktober 2023 di Taman Mini Indonesia Indah meresmikan 68 kelurahan sadar hukum di DKI Jakarta.
Dengan peresmian ini, berarti sudah semua kelurahan 267 di DKI Jakarta menyandang predikat sebagai kelurahan sadar hukum.
Peresmian kelurahan sadar hukum ini ditandai memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Yasonna H Laoly yang disampaikan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Penetapan kelurahan sadar hukum hasil binaan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta bekerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diputuskan melalui penilaian oleh tim penilai dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota.
Yasonna mengingatkan jajarannya untuk tetap memantau dan membina secara berkelanjutan kepada kelurahan sadar hukum ini.
“Tetaplah mengabdi untuk bangsa dan negara. Sukses Jakarta, sadar hukum warganya,” kata Yasonna.
Yasonna menyampaikan penghargaan dan apresiasi Heru Budi Hartono beserta jajaran yang telah memberikan dukungan kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam membina kelurahan.
Ia bangga dapat bertemu langsung dengan Wali Kota, Camat, serta Lurah yang telah memasyarakatkan hukum di wilayahnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun bangga bahwa 100 persen kelurahan di DKI Jakarta berpredikat sebagai kelurahan sadar hukum.
Hal ini, katanya, tidak lepas dari upaya pembinaan oleh penyuluh hukum bekerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah peresmian ini, dilangsungkan juga pemberian penghargaan Paralegal Justice Award kepada 18 Lurah dan Restorative Justice Award kepada 3 bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 3 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) karena berjasa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menyelesaikan masalah di luar pengadilan.
Yasonna kemudian menandatangani prasasti kelurahan sadar hukum secara simbolis yang disaksikan oleh Heru Budi Hartono, Plh. Sekretaris Jenderal Reynhard Silitonga, dan Ibnu Chuldun, Wali Kota, dan Bupati Kepulauan Seribu. (K) ***
