JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengukuhkan Gugus Tugas Nasional (GTN) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kelanjutan dari diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, 6 November 2023, Menkopolhukam RI secara resmi mengukuhkan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM,” kata Mahfud ketika mengukuhkan GTN Bisnis dan HAM di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Senin.
Mahfud secara simbolis menyematkan pin kepada Menkumham Yasonna H Laoly selaku Ketua GTN Bisnis dan HAM, Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra, dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.
Mahfud menjelaskan, pembentukan GTN dan gugus tugas daerah (GTD) adalah sesuatu khusus yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023.
Dengan dibentuknya gugus tugas itu, kata Mahfud, diharapkan tercipta koordinasi Perpres Stranas Bisnis dan HAM.
“Dengan dibentuknya gugus tugas, baik pada tingkat nasional dan tingkat daerah, diharapkan ada koordinasi, monitoring (pengawasan), dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis, efektif, efisien, dan terukur,” katanya.
Mahfud meminta Kemenkumham untuk segera menyampaikan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar segera mengakselerasi pembentukan GTD Bisnis dan HAM.
Mahfud mengajak semua pihak bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik yang berbasis HAM di Indonesia.
“Mari bersama-sama kita berupaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan saya mengajak segenap komponen bangsa untuk berperan aktif dalam mewujudkannya agar kita menjadi bangsa yang lebih berkeadaban, tangguh, dan maju dalam kerangka NKRI,” tambahnya. (K/orbitindonesia/antara) ***
