Beranda INDONESIA FPS Tolak Swalayan Brand Nasional Masuk Berau

FPS Tolak Swalayan Brand Nasional Masuk Berau

TANJUNG REDEB, harianindonesia – Puluhan pedagang sembako dan Distributor yang tergabung didalam Forum Pedagang Sembako ( FPS) Berau, menggelar pertemuan perdana dengan penekanan untuk menolak masuknya Brand Nasional seperti saat ini yaitu Alfa Midi.

Menurut pedagang, yang diwakili Wahyu sebagai Ketua Forum menekankan, kalau Berau cukup saja dengan Pedagang dan Distributor lokal saja untuk menyuplai sembako. Memgingat, Keberadaan Swalayan Alfa Midi menyebabkan perekonomian pedagang kecil tidak bisa berkembang bahkan mematikan usaha kecil yang berada di sekitarnya.

“Perlu adanya kesepakatan bersama kita sebagai pedagang lokal Berau untuk menolak masuknya Alfa Midi di Berau. Karena, keberadaan Brand Nasional masul Berau, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pedagang lokal yang mencapai ribuan ratusan pedagang. Bukan kita takut, namun bersaing harga yang tidak akan mempu pedagang lokal saingi,”terangnya saat menggelar pertemuan di Family Cafe, Jln Pulau Semama, Berau, Senin (15/7/2019) sekitar pukul 16.30 wita.

Ditambahkan oleh pengurus FPS lainya, Joko menekankan, sebelumnya perwakilan pedagang sudah pernah bertemu dengan Bupati Berau, H Muharram ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Bupati Muharram yaitu pertama, Bupati tidak mengetahui jelas adanya brand alfa midi masuk ke Berau. Setelah di cek ke Dinas Perijinan, tidak juga menemukan legalitas yang resmi.

Bupati tidak ada hak menolak investor masuk ke Berau, Bupati tidak ada menemukan aturan baku terkait masuknya brand nasional masuk ke berau. Untuk perizinan itu kewenangan dina Perijinan dan bukan Ke Bupati, sesuai kesepakatn wajib satu pintu dan Bupati akan mempelajari aturan terkait brand nasional tersebut.

“Melihat dari Lima poin yang diberikan Pak Bupati ini, tidak ada kepastian yang diberikan ke kita sebagai pedagang terkait tuntutan kita yaitu untuk tidak memberikan ijin buka Brand Nasional tersebut,”tegasnya.

Disisi lain, Ketua HIPMI Berau, Wendy Lie Jaya atau dikenal Koh Bali pada kesempatan itu menyampaikan, kehadiran HIPMI dalam hal ini hanya sebagai pendamping para pengusaha sembako lokal. Karena, tidak menutup kemungkinana persaingan dilapangan akan sangat luar biasa.

“Kita akan bawa permasalahan ini ke Wakil Rakyat yang meminta agar operasional Alfa Midi bisa di hentikan. Dan terkait perijinan yang sudah ada, tentu saja tidak akan bisa dicabut lagi. Namun tetap perjuangan akan kita terus kejar, jangan sampai mereka merambat ke seluruh Berau,”pungkasnya.

Jika Tidak Direspon Oleh Pemda Dan DPRD, FPS Akan Demo

Ketua Forum Pedagang Sembako ( FPS) Berau, Wahyu menegaskan, perjuangan teman-teman pedagang dan Distributor lokal Berau dalam menyatakan sikap untuk menolak masuknya ritel modern seperti Alfamidi hadir di Berau, tidak hanya sampai ke Pemkab dan DPRD Berau.

Yang mana, jika tidak ada respon baiknya terhadap nasib para pedagang sembako ini, akan melakukan aksi damai besar-besaran dengan menurunkan ratusan massa.

“Kami pedagang lokal mencapai Ratusan, jika bergabung semua tentu saja akan menjadi besar. Dan ini bukan sebuah ancaman, ini sebuah keinginan bersama jika permasalahan ini tidak ditanggapi,”tegas Wahyu.

Dijelaskanya, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu atau hearing bersama wakil rakyat dan membahas soal penolakan ini. Semoga saja, para wakil rakyat bisa membantu dan memberikan hasil terbaik.”Kita inginkan ritel Modern seperti Alfa Midi tidak usah ada di Berau,”tegasnya.

Disisi lain, dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Berau, menyatakan siap untuk mendampingi ratusan pedagang yang keberatan dengan rencana masuknya waralaba ritel.

Menurut Ketua HIPMI Berau, Wendi Lie Jaya, dalam forum-forum HIPMI se-Indonesia, para pedagang lokal mengeluhkan hal yang sama.

“Meskipun misalnya yang membeli franchise (waralaba) adalah warga lokal, tapi distribusi barang-barang semua dari pusat. Ini yang akan mematikan usaha lokal,” tegas Wendi.

Menurutnya, masuknya perusahaan ritel besar ini juga bertentangan dengan program pemerintah, yang ingin membangun ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah pusat melalui bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengucurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat), bagaimana mungkin usaha rakyat yang skala kecil akan berkembang jika melawan ritelbermodal besar? Apa gunanya dikucurkan KUR?” ujarnya.

Tidak hanya itu, Wendi memperkirakan, masuknya ritel besar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap produk-produk Usahan Kecil Menengah Mikro (UMKM) yang diproduksi masyarakat lokal.

“Karena itu tadi, semua barangnya didatangkan dari pusat, mereka tidak menjual produk lokal,” imbuhnya.

Dirinya juga menambahkan, memang tidak banyak yang bisa dilakukan jika izin distribusi sudah diterbitkan. Namun Wendi meminta, agar Pemkab Berau agar tidak buru-buru memberikan izin operasionalnya.

“Izin distribusinya mungkin sudah, tapi pemerintah kan bisa menahan izin operasionalnya dulu,”pungkasnya.(RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here