Diskusi SATUPENA, Satrio Arismunandar: Kuliah di AS Sulit Dibikin Gratis Karena Filosofi dan Kebijakan Ekonomi Pasar Bebas

  • Bagikan
Satrio Arismunandar.

HARIANINDONESIA.ID – Uang kuliah di universitas-universitas Amerika Serikat (AS) sulit dibuat gratis antara lain karena filosofi dan kebijakan ekonomi pasar bebas.

Hal itu dikatakan Sekjen SATUPENA, Satrio Arismunandar dalam

diskusi tentang uang kuliah tunggal (UKT) dan nasib pendidikan Indonesia di Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024 malam yang diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai penulis senior Denny JA.

Diskusi yang dikomentari Satrio Arismunandar itu menghadirkan nara sumber Prof. Widodo, Rektor Universitas Brawijaya Malang.

Satrio menuturkan, ia mengambil contoh pendidikan tinggi di AS sebagai perbandingan dengan Indonesia.

“Seperti di Indonesia, di Amerika juga ada yang ingin kuliah di universitas dibikin gratis,” katanya.

Namun, kata Satrio, pemerintah AS tidak memberi subsidi penuh kepada pendidikan tinggi, karena beberapa alasan kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan sosial.

“Pertama, AS memiliki sejarah panjang dengan filosofi ekonomi pasar bebas, di mana banyak sektor, termasuk pendidikan, diharapkan untuk sebagian besar dikelola oleh pasar dan individu, bukan pemerintah,” ujarnya.

“Kedua, ada pandangan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus dibatasi dan bahwa pengeluaran publik yang besar –termasuk untuk pendidikan tinggi– dapat mengganggu efisiensi pasar,” katanya.

Selain itu, tambahnya, pemerintah federal dan negara bagian memiliki anggaran terbatas yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan publik lainnya seperti kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

“Pendidikan tinggi sering kali bersaing berebut anggaran dengan kebutuhan lain, yang dianggap lebih mendesak oleh pemerintah atau konstituen,” katanya.

Yang tak boleh dilupakan, katanya, kebijakan pendidikan tinggi di AS sering dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, termasuk lobi dari institusi pendidikan, sektor swasta, dan kelompok kepentingan lainnya, yang mungkin menentang subsidi penuh karena berbagai alasan.

SIMAK JUGA :  Hari Pahlawan, BMI: Rakyat Indonesia Harus Menjaga Eksistensi NKRI

Juga, ujarnya, ada perbedaan pandangan yang signifikan di antara partai politik mengenai peran pemerintah dalam pendidikan tinggi.

“Partai yang lebih konservatif biasanya menentang pengeluaran publik yang besar, termasuk subsidi pendidikan tinggi, sedangkan partai yang lebih liberal cenderung mendukungnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, meskipun ada banyak argumen yang mendukung subsidi penuh untuk pendidikan tinggi, kebijakan ini di AS melibatkan pertimbangan yang kompleks dan berbagai hambatan yang perlu diatasi.

“Dialog dan upaya untuk menemukan solusi yang seimbang sekarang ini terus berlanjut di tingkat federal dan negara bagian,” ujarnya. (K) ***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *