BANJARMASIN – Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin memperoleh penilaian kategori Terakreditasi Penuh, tahun ini. Capaian nilai akreditasi BBPPKS Banjarmasin merupakan yang terbaik dari 6 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial lainnya di lingkungan Kementerian Sosial.
Proses akreditasi dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap berbagai unsur lembaga diklat. Pencapaian predikat “Terakreditasi Penuh” ditandai dengan penyerahan Sertifikat dan SK akreditasi oleh Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Prof. Syahabuddin yang diwakili Kepala Pusat Diklat (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Mulya Jonie kepada Kepala BBPPKS Banjarmasin Salahuddin Yahya, di aula BBPPKS Banjarmasin, Jumat (26/03).
Dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Pusdiklat Kesos, Kepala BP3S menyatakan, pencapaian yang baik agar menjadi motivasi untuk terus meningkatkan penyelenggaraan diklat kesos di regional IV Kalimantan. “Masa pandemi tidak boleh kemudian membatasi ruang gerak. Jadikan pandemi sebagai titik tolak menggali berbagai upaya inovasi penyelenggaraan diklat, termasuk melalui metode e-learning,” kata Mulya Jonie.
Dalam kesempatan berbeda di Banjarmasin, Sabtu (27/03), Salahuddin Yahya menyatakan, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kerja keras seluruh pegawai di lingkungan BBPPKS Banjarmasin, serta tentu saja berkat dukungan dan arahan Kepala BP3S Prof. Syahabuddin. Menurut Salahuddin, capaian ini jangan membuat pegawai di lingkungan BBPPKS Banjarmasin, berpuas diri.
“Justru ini momentum untuk semakin meningkatkan kinerja dan inovasi. Tantangan kita ke dapan sangat kompleks. Kemensos mendapat mandat dari negara sebagai garda terdepan dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk keperluan itu, penyiapan SDM Penyelenggara Kesos menjadi agenda strategis,” katanya.
BBPPKS Banjarmasin dituntut siap menyediakan SDM Kesos dengan jumlah sesuai kebutuhan, kompetensi dan hadal melayani pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Penyiapan SDM Kesos yang kompeten, juga bukan pekerjaan mudah sejalan dengan dinamika dan kompleksitas masalah sosial di lapangan. Besarnya jumlah pendamping sosial dalam pendampingan program-program Kemensos tentu memiliki problem tersendiri.
“Untuk keperluan tersebut, maka pengembangan kapasitas SDM Pendamping Sosial tidak bisa ditangani hanya melalui cara-cara diklat secara konvensional. Kita harus siap menyelenggarakan model-model diklat yang inovatif, di antaranya dengan model e-learning,” katanya.
Penyelenggaraan Diklat E-Learning diharapkan dapat menjawab tantangan akan kebutuhan percepatan tersedianya SDM Pendamping Sosial yang berkompeten, responsif dan handal dalam upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu.
Akreditasi lembaga kesos adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga diklat kesos yang didasarkan pada penilaian standar manajemen, sumber daya manusia, program, serta sarana dan prasarana. Proses akreditasi diselenggarakan oleh Pusdiklat Kesos Kementerian Sosial RI beberapa waktu yang lalu.
Capaian nilai akreditasi BBPPKS Banjarmasin merupakan yang terbaik di antara 6 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial lainnya di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penilaian akreditasi tersebut terdiri dari beberapa unsur. Yakni Pengelolaan Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.31; Sumber Daya Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.75; Program Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 3.98; dan Fasilitas Diklat Kesejahteraan Sosial dengan nilai 4.00. dengan demikian, nilai akreditasi secara keseluruhan, yaitu 3.76.
*Biro Hubungan Masyarakat*
*Kementerian Sosial RI*
