Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan relawannya oleh oknum TNI ke Komnas HAM. Sementara Ketua Umum Partai Hanura OSO menyatakan TNI Polri berkhianat jika mendukung hanya satu Paslon Pilpres. Kedua pernyataan ini disampaikan secara terpisah kepada Pers di Jakarta, Kamis (3/1/2024). (Foto : TPNGM)
Jakarta, HARIANINDONESIA.ID : Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD melaporkan kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI AD yang dikenal sebagai ‘Tragedi Boyolali’ ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Direktur Direktorat Hukum dan Kajian TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy didampingi Wakil Direktur Hukum Heru Muzaki dan Wakil Direktur Kajian Tama Satrya Langkun menyatakan, keikutsertaan masyarakat pemilih dalam kampanye merupakan bentuk kesadaran politik pada hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Dalam masa kampanye pula ruang-ruang publik semakin hangat, hidup, dan ramai. Hal tersebut adalah wajar, karena pemilu lazim disebut sebagai pesta rakyat yang dijamin konstitusi.
Namun, gegap gempita Pemilu 2024 sebagai pesta rakyat itu harus redup dan padam ketika para oknum TNI Yonif 408 Diponegoro menganiaya relawan Ganjar-Mahfud yang berpartisipasi dalam kampanye Pilpres 2024 di Boyolali, Jawa Tengah.
Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023, pukul 11.19 WIB, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH, Boyolali, Jawa Tengah. Adapun tujuh korban relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban adalah Slamet Andono, Arif Diva Ramandani, Jaya Iqbal Pratama, Dimas Ifanfuadi, Parjono, Yanuar, dan Lukman Farit.
“Kami merasa sangat perlu melakukan upaya-upaya hukum yang serius termasuk melaporkan tragedi penganiayaan ini kepada Komnas HAM,” kata Ronny.
Ronny menyebut enam poin pernyataan sikap Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud sebagaimana disampaikan dalam laporan kepada Komnas HAM hari ini, Rabu, 3 Januari 2023.
“Pertama, kami mengutuk keras peristiwa penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro. Menurut pandangan kami, peristiwa penganiayaan di Boyolali ini merupakan tragedi hak asasi manusia yang harus diusut lebih jauh oleh Komnas HAM,” ungkapnya.
Kedua, TPN menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtaat) yang melekat di dalamnya asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diamanahkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
“Oleh karena itu, kami meminta pengusutan kasus ini secara tuntas tanpa pandang bulu, dan meminta perlindungan hukum bagi korban penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud oleh Oknum TNI di Boyolali,” kata Ronny.
Ketiga, TPN mendesak Komnas HAM membentuk Tim Independen untuk menyelidiki dan menginvestigasi dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diduga dilakukan oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro.
Keempat, TPN Meminta kepada DPR RI untuk memanggil Panglima TNI terkait tragedi penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali oleh para Oknum TNI Yonif 408 Diponegoro dan mendesak kepada pihak TNI untuk memberikan klarifikasi sebenar-benarnya, memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI yang terlibat, menertibkan dan mendisiplinkan anggotanya di seluruh Indonesia, serta memposisikan institusinya sebagai pihak yang netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Kelima, TPN mengimbau kepada Paslon Capres dan Cawapres, Tim Kampanye, dan Peserta Pemilu lainnya untuk mengedepankan Pemilihan Presiden yang berwawasan hak asasi manusia, menciptakan pemilu bebas dari rasa takut, pemilu yang damai, aman, tertib dan demokratis.
Terakhir, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud akan memonitor dan mengawal kasus ini hingga selesai dan memperoleh keadilan bagi para korban Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
“Hal ini sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik lebih serius dan meluas serta agar tidak terulang kembali baik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 maupun di masa depan,” pungkas Ronny.
TNI-Polri Berkhianat Jika Berpihak
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) dalam kesempatan terpisah menegaskan, bahwa TNI-Polri berkhianat jika berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024.
Menurut dia, TNI-Polri harus bersikap netral pada Pilpres 2024, karena berasal dari rakyat dan untuk rakyat.
“Jika berpihak kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres, dia adalah pengkhianat. Sebaliknya, ketika berpihak kepada rakyat, maka dia adalah kebanggaan rakyat,” tegas OSO usai menghadiri rapat konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
“Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak ada intimidasi lagi mulai detik ini. Nanti kami akan datang ke semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan bagi kemakmuran bangsa ini,” pungkas OSO.(*)
Awaluddin Awe
