Sunggul Hamonangan Sirait SH MH
JAKARTA, Harianindonesia.id
Pengamat politik dari Tan Malaka Institute Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH berpendapat Pilkada serentak 2024 yang akan digelar besok pagi (Rabu 27 November 2024) harusnya melahirkan negarawan-negarawan baru.
“Pilkada serentak ini memamakan biaya yang tidak sedikit. Triliunan rupiah. Juga melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan partai politik harusnya melahirkan negarawan-negarawan baru. Kalau hanya untuk melahirkan para politikus untuk apa diadakan Pilkada serentak,”ujar Sunggul Hamonangan Sirait kepada media ini Selasa malam (26/11-2024)
Yang paling penting dari pesta demokrasi ini adalah, mampukah hasil dari pilkada ini melahirkan Bupati, Walikota, dan Gubernur yang mencerminkan sosok negarawan.
“Hal ini penting karena terkait dengan sikap kenegarawanan di kalangan masyarakat berkembang kesan: alih-alih persepsi positif yang hadir. Skap minor. masyarakat cenderung negatif terhadap pejabat publik. Mulai dari gaya hidup mewah hingga perilaku yang cenderung korup serta tidak memiliki sikap kenegarawanan yang sejatinya harus mengedepankan kepentingan rakyat, ” kata aktivis 1998 dari Universitas Indonesia ini.
Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa jarang pejabat publik bersikap sebagai negarawan. Kebanyakan adalah politikus yang lebih mementingkan keperluan pribadi, golongan, dan partainya. Tidak sedikit pejabat di Indonesia yang korup, melanggar aturan, dan mengabaikan etika publik.
“Padahal, mereka seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik. Kepentingan kelompok atau partai kadang kala mengalahkan kepentingan negara, sehingga pada gilirannya negara dan rakyatlah yang dirugikan. Pejabat juga kerap mencampuradukkan urusan pribadi dan dinas, yang akhirnya merugikan kepentingan umum, ” kata lawyer papan atas di Jakarta ini.
Karena itu praktik terbaik yang bisa diadopsi di mana pejabat Indonesia dapat meniru Singapura, yang mampu tumbuh dengan sangat maju karena pejabat publiknya hidup sewajarnya dan memiliki political will yang baik.
“Perdana Menteri Singapura, sebuah negara yang masuk kategori paling tertib dalam berpemerintahan dan rapi birokrasinya, Lee Hsien Loong, mengatakan bahwa kunci keberhasilannya dalam memimpin negara bersimbol Singa itu adalah dari segi remunerasi: pejabat negara harus digaji cukup, tetapi selain itu, mereka juga harus mematuhi etika publik, peka terhadap kondisi masyarakatnya, dan menjadi negarawan yang berorientasi pada kepentingan rakyat seutuhnya” ujar pria kelahiran Pematang Siantar Sumatera Utara itu.
Menurut dia, secara definisi, etika pejabat publik adalah norma atau standar yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, terkait tindakan, perilaku, atau kebijakan publik. Etika publik muncul sebagai upaya memperbaiki pelayanan publik yang buruk akibat konflik dan korupsi.
“beberapa sikap dan kepribadian yang harus dipegang oleh pejabat publik dalam pelayanan publik. Antara lain: jujur dalam melaksanakan tugas, mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme, ” kata Sunggul.
Karena itu Sunggul meminta calon kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota menawarkan konsep, gagasan dan program untuk membangun pemerintahan dan memajukan daerah nya. Bukan dengan cara menyuap suara rakyat atau money politik. Politikus busuk seperti ini harusnya kita basmi dan jangan dipilih. Masa suara rakyat dihargai 50 – 100 ribuan untuk lima tahun. Itu penjahat namanya, ” kata dia.
Menurut Sunggul memahami arti “negarawan” mungkin banyak yang belum memahami apa itu “negarawan” yakni ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Beliau merupakan pahlawan besar dan negarawan, “ujar mantan relawan yang ikut mendirikan Ormas Projo (Pro Jokowi) itu.
Dengan pemahaman yang demikian, seorang paslon yang berhasil terpilih sebagai Kepala Daerah nantinya harus mampu memahami dan memaknai istilah “kenegarawanan.” Menjadi seorang negarawan dituntut tanggung jawab yang lebih besar daripada warga negara lainnya. Maka dari itu, ia harus memiliki jiwa yang tangguh, sikap mental yang mumpuni, dan yang paling penting adalah dipercaya publik. Predikat kenegarawanan harus dipegang teguh oleh yang bersangkutan karena mereka adalah figur publik.
” Hal ini perlu untuk menampik kesan bahwa ada perbedaan antara negarawan era dulu dengan era sekarang. Negarawan zaman dulu dipenjara dulu baru menjabat, sementara negarawan sekarang menjabat dulu kemudian dipenjara, ” katanya.
“Artinya, negarawan zaman dulu berjuang lebih dahulu karena menghadapi pemerintahan kolonial/penjajah yang ingin menindas orang pribumi. Mereka dipenjara akibat semangat dan motivasi tinggi untuk merdeka, dan setelah Indonesia merdeka, barulah mereka menjabat. Itu adalah negarawan masa lalu. Sedangkan sekarang, mereka menjabat dahulu, lalu dipenjara akibat kesalahan yang melanggar hukum.”
“Maka dari itu, pejabat publik pada era sekarang diharapkan mampu mengemban prinsip-prinsip good governance yang merupakan ciri pemerintahan modern yang diadopsi oleh banyak negara maju untuk mengelola pemerintahannya dengan dukungan visi dan misi”.
Hal ini kata Sunggul kiranya bisa dijadikan rujukan oleh paslon yang memenangkan pilkada. Dengan menyesuaikan pada kondisi daerah masing-masing, untuk mengelola pemerintahannya, mengakomodasi aspirasi rakyat, serta memenuhi janji-janji kampanye sehingga tidak menjadi bumerang bagi dirinya.
Paradigma pemerintahan sekarang menuntut dan mewajibkan semua negara di muka bumi untuk mengembangkan dan membangun “green government” atau pemerintahan hijau. Semua lembaga pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib untuk membangun green government ini dengan melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memperhatikan lingkungan hidup, memberdayakan segala potensi yang ada, serta kearifan lokal yang ada di setiap daerah, “ujar Sunggul.
“Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan diharapkan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif serta menghasilkan Kepala Daerah yang mumpuni. Dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat ini diharapkan lahir pasangan kepala daerah yang mampu mengemban tugas sesuai amanat konstitusi serta berpegang pada prinsip-prinsip good governance, ” tutup Sunggul Hamonangan Sirait.
Tan Malaka Institute adalah pusat kajian pemikiran dan perjuangan politik Tan Malaka salah satu pahlawan nasional dan pendiri Republik Indonesia. (Ceko)
