Jakarta, Harian Indonesia ID – PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memiliki pandangan berbeda menyikapi wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.
PDIP menilai pansus tidak tepat sedangkan Demokrat berbicara sebaliknya. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebutkan, tidak ada urgensi untuk membentuk Pansus Jiwasraya.
Sebab, kata dia, pembentukan pansus membuat upaya pemerintah mengembalikan uang nasabah menjadi terganggu.
“Kalau pemerintah tidak menunjukkan iktikad menyelesaikan masalah Jiwasraya itu secara cepat tentu kami akan medorong Pansus. Namun, ternyata pada penutupan masa sidang itu, pimpinan DPR sudah menagih instansi terkait, dan langsung kejaksaan bergerak,” kata Deddy ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (19/1) seperti dikutip JPNN
Selain itu, lanjut dia, pembentukan pansus membuat penyelidikan atas persoalan di Jiwasraya menjadi tidak fokus. Dari persoalan Jiwasraya, kata Deddy, beberapa orang telah diperiksa kejaksaan dan beberapa di antaranya sudah ditetapkan tersangka.
“Bahkan, sekarang sudah ditahan orang-orang yang disangkakan terlibat dalam kekaacauan di Jiwasraya, karena itu dalam rapat pimpinan DPR disepakati dibentuk Panja bukan Pansus,” ungkap dia.
Mengacu dua hal itu, Deddy lebih memilih Panja untuk menyikapi persoalan Jiwasraya. Panja dipilih agar proses penanganan hukum atau pengembalian uang korban bisa segera diselesaikan.
“Sekarang kami sudah bentuk Panja. Ini sudah jadi keputusan DPR kalau PDIP melihat proses hukumnya sudah jalan, kalau kita masuk lagi Pansus itu ada redundant (mubazir),” papar dia.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai positif wacana pembentukan Panitias Khusus (Pansus) Jiwasraya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, pembentukan pansus dapat mengungkap dalang-dalang dari persoalan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Jadi (pembentukan Pansus Jiwasraya) itu untuk membuat masalah ini lebih dalam dan komprehensif dan bisa mengungkapkan pelaku sampai lebih jauh. Hanya dengan Pansus bisa dilakukan,” kata Didi setelah menghadiri diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Selain itu, kata dia, Pansus bisa memanggil tokoh yang diduga terlibat dari persoalan di Jiwasraya, tetapi tidak diproses hukum. Dengan begitu, pengungkapan persoalan di Jiwasraya menjadi tuntas.
“Manakala ada orang yang mangkir orang-orang yang disinyalir ada orang lain lagi, lalu menghindar proses hukum dan politik itu bisa dilakukan pemanggilan secara paksa dengan kewenangan Pansus,” timpal dia. (Nafi)
