Relawan Projo Ganjar Minta PTUN Jakarta Batalkan Pencapresan Prabowo -Gibran

  • Bagikan

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH

HARIANINDONESIA.ID – Ketua Umum Relawan Projo Ganjar Haposan Situmorang, SH., MH menyatakan siap menghadapi Komisi Pemilihan Umum pada persidangan yang akan digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Adapun yang menjadi obyek sengketa pada perkara tersebut adalah Berita Acara 1589/ PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jo. Surat Keputusan KPU RI 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13 November 2023.

“Sidang perdana perkara Nomor: 601/ G.SPPU/ 2023/ PTUN- JKT. itu sendiri dijadwalkan digelar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.00 wib di PTUN Jakarta yang terletak di Cakung Jakarta Timur, ” kata Haposan Situmorang, SH, MH

Adapun agenda pertama adalah pemeriksaan berkas dan identitas para pihak.

Projo Ganjar melakukan gugatan pembatalan Penetapan KPU Tentang keikutsertaan Prabowo – Gibran dengan Petitum (Permohonan ) Pembatalan obyek Gugatan agar Pasangan capres-cawapres Nomor urut 2 tersebut dicoret KPU dari Kontestasi Pilpres Tahun 2024.

Haposan Situmorang menyatakan keinginannya agar PTUN Jakarta membatalkan keikutsertaan Prabowo – Gibran pada Pilpres 2024 karena proses penerbitan obyek gugatan cacat formil dan substansial.

Surat Keputusan dan Berita Acara dimaksud terbit dari PKPU No. 23 Tahun 2023 yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/ PUU / 2023 sebagai dasar penerbitan PKPU dimaksud padahal sebagaimana diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga Ketua Majelis Hakim MK perkara No. 90 telah dijatuhi vonis pemberhentian sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 2/ MKMK/ 2023 tanggal 7 November 2023.

SIMAK JUGA :  GPMania2024Reborn Minta : Presiden dan Aparatur Negara Netral

“Penetapan Prabowo -Gibran oleh KPU lahir dari cacat moril yang merusak demokrasi di Indonesia, ” ujar Haposan.

“Untuk mengembalikan Marwah negara hukum (Rule of Law) yang menjaga Demokrasi yang bermoral dan beretika baik, PTUN Jakarta harus membatalkan Surat Keputusan dan Berita Acara tersebut, ” kuasa Hukum Penggugat,Sunggul Hamonangan Sirait, SH., MH. (Rel)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *