NANDA ABRAHAM
JAKARTA, HARIANINDONESIA.ID –
Relawan Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) pendukung Paslon Ganjar Mahfud berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah curang sejak dari hulu hingga ke hilir.
“Kami tidak memercayai hasil Pemilu 2024. Sebab sudah melakukan kecurangan sejak dari hulu hingga hilir. Ini adalah Pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia,” kecam Ketua Umum ASJBI Nanda Abraham dalam keterangan tertulisnya kepada Harianindonesia.id, Kamis (15/2/2024) malam.
Nanda Abraham mengurai kecurangan itu sudah dimulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto dengan melabrak aturan dan ketentuan persyaratan Capres dan Cawapres minimal 40 tahun.
Selanjutnya, KPU menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres tanpa mengubah ketentuan dan aturan pencalonan Capres dan Cawapres.
“Kedua kecurangan itu dibuktikan secara hukum dimana Ketua MK dan Ketua KPU RI dikenakan hukuman pelanggaran etik berat. Bahkan Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,” ujar Nanda lagi.
Selanjutnya, para lembaga survey melakukan atraksi dengan terus menebalkan elektabilitas Prabowo Gibran sampai menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Proses kecurangan juga dilakukan melalui media sosial dengan secara terus menerus menggiring kebenaran kecurangan menuju masa pencoblosan.
“Terakhir kecurangan itu terlihat dari proses hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survey yang bekerjasama dengan KPU RI. Kami tidak menerima hasil hitung cepat Pilpres itu, sebab syarat dengan kecurangan,” tegas Nanda lagi.
Ketum ASJBI ini menyebut indikasi kecurangan suara terjadi di Bali, Jateng dan Jawa Timur VI yang notabene menjadi basis suara PDIP tetapi dalam penghitungan suara cepat malah memenangkan Paslon 02.
Hal yang sama, kata Nanda, juga terjadi di DIY. Padahal menjelang pencoblosan Caleg PSI Ade Armando terlibat masalah dengan masyarakat Jogya terkait keistimewaan Propinsi DIY.
“Logikanya tidak masuk sama sekali. Di Kandang PDIP Paslon 03 kalah. Jika tidak ada kecurangan, tidak mungkin Paslon 02 bisa menang,” timpal lelaki bertubuh ramping ini.
Nanda mengutip pernyataan mantan Cawapres Jusuf Kalla tentang film Dirty Vote yang menyebut informasi kecurangan di film itu baru sekitar 25 yang diungkapkan, menguatkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dengan kata lain, mungkin JK punya data lain yang menemui bukti kecurangan lebih dari 25 persen.
Dia berharap TPN Ganjar Mahfud terus menggali bukti materil kecurangan ini sebagai dasar untuk melakukan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Nanda juga berharap gerakan masyarakat sipil, kampus, cendiakawan, mahasiswa dan aktifis pro demokrasi terus mengawal proses Pilpres ini sampai ke ujung, sampai kemudian bisa dibuktikan bahwa Pemilu 2024 tidak sah secara hukum. (*)
Editor : Awaluddin Awe
