Menteri PU Dody Hanggodo sedang berbincang dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12) di Jakarta. (Foto : Biru Komunikasi Publik Kemen PU/AWE/HI)
JAKARTA – Kementerian PU mencatat sebanyak 1.355 titik yang terdampak bencana di Sumatera, dengan kerusakan mencakup banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui.
Data tersebut dihimpun Kementerian PU hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB dari tiga provinsi terkena dampak bencana yakni Aceh, Sumut dan Sumbar.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kerusakan infrastruktur bina marga tercatat pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 m, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah.
Selain itu, terdapat 6 ruas jalan tol terdampak akibat cuaca ekstrem yang meliputi ruas Sigli – Banda Aceh, Binjai – P. Brandan, Medan – Kualanamu – Tebingtinggi, Belawan – Medan – Tj. Morowa, Medan – Binjai, dan Padang – Sicincin.
“Saat ini seluruh jalan tol terdampak sudah beroperasi secara normal kecuali pada Ruas Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi,” kata Menteri Dody pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12) di Jakarta.
Ditambahkan, pada sektor sumber daya air, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty dan 11 fasilitas air baku.
Dengan luas daerah irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional lebih dari 3.000 ha.
“Sementara untuk sektor Cipta Karya, terdapat 85 SPAM dan IPA terdampak serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat yang terdampak. Cukup banyak fasilitas dasar masyarakat yang terdampak, oleh karena itu penanganan darurat akan terus kami percepat,” ungkapnya.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur prasarana strategis seperti sekolah, pasar, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor serta 360 rumah ibadah tercatat mengalami kerusakan di seluruh wilayah terdampak.
Menteri Dody mengatakan, hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp51,82 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam rapat ini, Menteri Dody menyampaikan langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan Kementerian PU, serta pemulihan pascabencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” paparnya.
Menteri Dody menegaskan, Kementerian PU telah bergerak cepat untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
“Personel telah melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta
mendukung komando penanganan darurat daerah,” jelas Menteri Dody.
Selain itu, Kementerian PU juga telah mengerahkan 298 unit alat berat (excavator, loader, dan lainnya), 121 unit alat pendukung (hidran umum, mobil operasional, dump truck, mobil tangki air, dan lainnya), serta 3.727 unit material darurat (geobag, bronjong kawat, agregat, dan lainnya) ke seluruh lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, penanganan badan jalan rusak, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah,” pungkas Menteri Dody. (*)
Awaluddin Awe
