Antisipasi Perulangan Bencana di Lembah Anai, Presiden Setujui Tol Padang – Bukittinggi

Menteri PU Dody Hanggodo bersama Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar (kanan) memberikan penjelasan kepada wartawan terkait penanganan pascabencana di Sumatera. (Foto : Humas KemenPU/AWE/HI)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyetujui rencana proyek Jalan Tol Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai antispasi mengatasi dampak perulangan bencana di kawasan Lembah Anai.

Penegasan ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam media briefing di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/01/2026).

“(Soal Tol Padang – Bukittinggi) Itu termasuk salah satu yang sudah sempat saya sounding ke Presiden dan beliau sudah oke,” jelas Menteri Dody.

Menurut Menteri PU, pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi merupakan solusi mengatasi dampak bencana di Lembah Anai.

Dijelaskan, bencana banjir bandang di Sumatera di sejumlah titik merupakan bencana yang terjadi berulang kali, termasuk di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Sebagai informasi, musibah banjir juga terjadi di Sumatera Barat sebelumnya yang mengakibatkan ruas jalan nasional di Lembah Anai terputus.

“Setelah kita rehabilitasi dan perbaiki dengan kualitas pekerjaan lebih baik, ternyata sekarang terkena lagi. Jadi kami berpikir bahwa memang diperlukan solusi jalan tol mengatasi dampak bencana pada masa mendatang,” ujar Menteri PU Dody.

Akibat putusnya jalan di kawasan Lembah Anai yang menghubungkan kota Padang dan Padang Pariaman dengan Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pekanbaru, arus jalan harus diputar melalui Jalan Sitinjau Lauik, Solok ke Padang.

Perubahan arus jalan ini menambah lama waktu perjalanan, selain juga menyebabkan jalan Sitinjau Lauik menjadi macet total.

Kementerian PU mengaku bahwa perulangan bencana tersebut menimbulkan dampak berat bagi daerah yang bersangkutan. Sebab tidak memiliki sarana jalan alternatif.

“Oleh sebab itu, kami memang berpikir menjadikan jalan tol sebagai solusi mengatasi dampak perulangan bencana, seperti di Lembah Anai, Sumbar,” ujar Menteri Dody.

Tol Padang – Bukittinggi

SIMAK JUGA :  Daerah Keluhkan Keterbatasan Anggaran, Pemerintah Ngotot Belum Tetapkan Bencana Nasional

Direktur Jenderal Bina Marga Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. menambahkan bahwa proses pembangunan jalan Tol Padang – Bukittinggi sebagai lanjutan Tol Padang – Sicincin dalam tahap persiapan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Selain itu, kata Dirjen Bina Marga, juga sedang penyiapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tol dan Dinding Penahan Tanah (DPT).

Roy mengatakan bahwa proyek ini terbuka dengan segala model pembiayaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman luar negeri, maupun investor swasta.

“Ada loan mungkin, ada APBN atau sumber-sumber lain seperti investor swasta yang akan kita dorong ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol tersebut,” ucapnya.

Tetapi kata Roy, setidaknya butuh waktu dua tahun untuk mempersiapkan memulai pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi, termasuk pelaksanaan lelangnya.

Seperti dikemukakan Menteri PU, Dirjen Bina Marga menegaskan bahwa pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi memang menjadi solusi dari dampak perulangan bencana di Sumatera Barat.

Oleh sebab itu, katanya pula, Ditjen Bina Marga akan melanjutkan pembangunan tol Padang – Bukittinggi. Ruas tol ini memiliki lanjutan ke kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh.

Ruas tol Padang – Bukittinggi adalah termasuk dari ruas tol Padang – Pekanbaru sepanjang 356 Km yang dibangun oleh PT Hutama Karya.

Saat ini, ruas tol Padang – Pekanbaru arah Pekanbaru ke Padang, sudah terbangun sampai XIII Koto Kampar dari Pekanbaru – Bangkinang. Sementara dari arah Padang baru beringsut sampai di Sicincin.

Sisa ruas tol Padang Pekanbaru yang belum terbangun adalah, Sicincin – Bukittinggi, Bukittinggi – Payakumbuh, Payakumbuh – Pangkalan.

Keseluruhan sisa ruas tol Padang – Pekanbaru yang belum terbangun ini sudah masuk kembali dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun oleh Menko Perekonomian bersama 50 PSN lainnya. (*)

Awaluddin Awe