Banjir mengepung sebuah mesjid saat terjadi banjir bandang di Aceh, Sumut dan Sumbar. Pasca bencana, daerah keluhkan keterbanggaran anggaran untuk recovery bencana. (Foto : dokumen)
JAKARTA – Penanganan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar diperkirakan tidak maksimal, karena keterbatasan anggaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui sejumlah kepala daerah mengeluh keterbatasan dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito menyebut sejumlah daerah itu tak lagi memiliki anggaran yang mencukupi untuk mengatasi bencana ini.
Menurutnya, biasanya pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam mengatasi persoalan yang bersifat darurat seperti ini.
“Saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka, mereka biasanya kalau darurat gini menggunakan belanja tak terduga, rata-rata sudah tipis sekali,” kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12) seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh kepala daerah untuk saling bahu membahu satu sama lain.
Ia meminta daerah yang masih memiliki anggaran dana berlebih untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan.
“Ini waktunya rekan-rekan kepala daerah untuk saling bantu satu sama lain karena ini bisa terjadi di mana aja, kapan saja,” ucapnya.
Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu (3/12) pagi.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut.
Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.
Sementara di Sumbar, tercatat korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang di tiga provinsi tersebut. Lalu, jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.
Salah satu daerah yang secara terbuka menyampaikan ketidakmampuan dalam mengatasi bencana adalah
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Pemkab Aceh Utara secara resmi telah mengajukan surat ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir longsor di daerah itu. Surat itu ditujukan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil dalam suratnya yang bernomor 400/1832/2025 mengatakan tingkat kerusakan daerah itu melebihi bencana alam gempa dan tsunami Aceh terjadi pada 2004 silam begitupun daya rusaknya.
Sehingga memporak-porandakan 27 Kecamatan dan 852 desa. Surat tersebut diteken oleh Ismail A Jalil pada Selasa (2/12).
“Bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara daya rusaknya melebihi bencana alam gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, dimana kerusakannya hanya terjadi di daerah Pesisir. Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 Gampong/Desa,” tulis Ismail A Jalil dalam suratnya yang dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (3/12).
“Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara,” lanjutnya.
Juru Bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli membenarkan surat tersebut. Kata dia, keputusan itu dikeluarkan Bupati setelah melihat secara langsung dampak kerusakan yang terjadi.
“Iya benar (surat ketidaksanggupan tangani bencana). Bupati sudah memantau langsung kelapangan, bahkan menembus daerah paling terisolir untuk melihat langsung masyarakat dan dampak banjir yang sangat dahsyat meluluhlantakkan 90 persen wilayah Aceh Utara,” kata Muntasir saat dihubungi.
Data sementara dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh update Selasa (2/12) pukul 19:37 WIB, 115.927 warga masih mengungsi. Kemudian 112 jiwa meninggal dunia dan 118 orang dinyatakan hilang.
Kerusakan fasilitas umum yaitu 102 unit kantor, 11 tempat ibadah, 120 unit sekolah, 7 jembatan dan 20.823 rumah warga Aceh Utara rusak.
Sementara itu, Pemerintah masih belum menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional.
Ia menjelaskan seluruh kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya maksimal.
“Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12).
Desakan soal penetapan sebagai bencana nasional sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pihak.
Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu (3/12) pagi.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut. (*)
Awaluddin Awe
