Menko Polhukam yang maju menjadi Cawapres Paslon NU-3 Prof Mahfud MD melakukan Orasi Ilmiah di Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Senin (18/12). Di depan para Mahasiswa dan Civitas Akademika, Mahfud menyampaikan prinsip demokrasi dan Pemilu. (Foto : media center TPNGM)
PADANG, Harianindonesia.id –
Menko Polhukam yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, salah satu upaya membela bangsa adalah merawat demokrasi. Salah satu caranya yakni pelaksanaan Pemilu yang sehat.
Pemilu menurut Mahfud, menjadi mekanisme mengelola beragam pandangan dan aliran politik. Pemilu untuk agregasi kepentingan.
“Negara demokrasi kalau tidak ada Pemilu, maka tidak bisa disebut negara demokrasi. Konstitusi itu membatasi wilayah kekuasaan dan waktu, rutin mengevaluasi kepemimpinan secara berkala,” kata Mahfud saat mengisi Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Senin (18/12/2024).
Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ini berpesan, Pemilu yang digelar secara rutin ini, untuk mengedepankan kepentingan negara di atas golongan. Kepentingan negara dan bangsa harus nomor satu, sebab dalam setiap pelaksanaan Pemilu, punya potensi perpecahan. Makanya, harus diselenggarakan tanpa diskriminasi.
“Ini ajakan untuk memilih pemimpin bersama. Bukan mengeliminir musuh. Bersatu setelah bertarung, siapapun terpilih, itu pemimpin kita,” imbaunya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengajak mahasiswa aktif dalam Pemilu. Jangan berpikir tidak ada calon yang bagus. Pilih yang terbaik atau yang paling sedikit kejelekaannya.
Pemilu, kata Mahfud, bukan memilih orang sempurna, tapi memperkecil peluang orang jahat memimpin. Orang, memilih maupun tak memilih, hasilnya akan jadi pemimpin dan tunduk pada kebijakannya. Orang yang apatis bisa jadi korban keputusan politik. Tak ada orang yang tidak terikat keputusan politik yang menang.
“Jangan bilang ogah ikut politik,” tuturnya.
Mahfud mengimbau, Pemilu harus diselenggarakan dengan jujur dan adil. Bebas, rahasia, dan tidak boleh ada paksaan. Jika tidak, akan menimbulkan kekacauan.
“Jangan mau diteror, ditekan, apalagi mau dibeli suaranya. Menurut ajaran agama, orang yang memilih karena disuap, tidak sesuai dengan hati nurani, itu seperi binatang. Nuraninya tidak hidup. Ingin milih itu, dikasih uang jadi berubah, jadi dia tidak pakai nurani. Punya mata dan telinga tapi tidak melihat dan mendengar kebenaran,” pesannya.
Menhan era Presiden Gus Dur ini pun mengajak mahasiswa menjadi pemilih rasional. Cari pemimpin yang mau berdebat dan beradu visi dan misi. Dan yang tak kalah pentingnya, juga melihat rekam jejak calon.
Mahfud juga menyinggung perbedaan politik identitas dan identitas politik. Kedua istilah itu punya perbedaan signifikan. Politik identitas cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh.
Sebaliknya, identitas politik diperbolehkan. Contohnya, pemeluk muslim memilih calon dari barisan Islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut.
“Misalnya saya dari etnis Minangkabau, maka saya memilih calon dari etnis Minangkabau, itu dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ialah orang Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih,” ungkap Mahfud.
Kedatangan Mahfud di Universitas Bung Hatta disambut antusias mahasiswa. Saat masuk ke ruang ruangan Bung Hatta Convention Hall, Kampus Proklamator I, riuh tepuk tangan meriah dari mahasiswa dan mahasiswi UBH mengiringi langkah Mahfud. Saat meninggalkan lokasi, Mahfud juga diajak selfie oleh mahasiswa yang sudah menunggu di depan.
Sebelumnya, Mahfud melanjutkan safarinya di hari kedua ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023). Usai salat subuh berjamaah di Masjid Al Hakim Islamic Center, Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Mahfud menuju ke Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee, Jalan Niaga, Kota Padang. (*)
Awaluddin Awe
