Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyampaikan kekuatirannya terhadap Pemilu 2014 pada dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar – Mahfud, Sabtu, 16 Desember 2023. (Foto : Awe/HI)
Jakarta, HARIANINDONESIA.ID –Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud menyayangkan tindakan pencopotan 70 alat peraga kampanye Mahfud MD di Banten disusul pemasangan baliho tak bertuan dengan gambar wajah Ganjar – Mahfud di Banten pada tempat-tempat yang tak diperkenankan.
Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, memaparkan, selain peristiwa di Banten, pihaknya mengamati banyak pelanggaran sistematis lain yang terjadi, misalnya terkait netralitas aparatur sipil negara, dukungan aparat pada salah satu pasangan calon, politisasi bansos, serta larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud di acara tertentu.
“Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu tak dikoreksi, maka Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi pemilu penuh dengan cacat, tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi, serta menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar – Mahfud, Sabtu, 16 Desember 2023.
Todung yang menjabat Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 mengajak agar penyelenggara Pemilu 2024 kembali kepada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemilu, serta meminta Bawaslu untuk memastikan keadilan bagi semua kontestan pemilihan umum.
“Kami meminta aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer untuk menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih serta menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan yang dihasilkan,” ungkapnya.
Todung menegaskan, TPN telah mengkomunikasikan ke Bawaslu terkait peristiwa di Banten dan meminta segera melakukan investigasi, baik terkait pencopotan baliho Mahfud MD, maupun pemasangan baliho tak bertuan yang seolah dipasang tim Ganjar-Mahfud di luar tempat semestinya.
Pemasangan sejumlah baliho bergambar Ganjar-Mahfud di kompleks Perumahan TNI dan Polri itu dipastikan bukan dilakukan oleh Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.
Todung menyatakan, pihaknya punya dasar untuk menduga bahwa pencopotan spanduk dan pemasangan baliho tak bertuan itu sudah direncanakan. Pasalnya, pencabutan baliho Mahfud MD di Banten dilakukan secara serentak di berbagai tempat dan terjadi pada waktu-waktu yang tidak seorang pun sedang beraktivitas. Sehari kemudian, muncul baliho-baliho Ganjar-Mahfud bukan dari Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.
“Itu jelas terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut,” kata Todung.
Raibnya puluhan baliho Ganjar-Mahfud di Banten pada Rabu lalu (13/12/2023), mengingatkan publik atas insiden yang terjadi di Provinsi Bali. Ketika itu, aparat pemerintahan yang dibantu pihak penegak hukum mencopot baliho Ganjar-Mahfud karena adanya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pulau Dewata.
Todung menambahkan, dikaitkan pola-pola sebelumnya, TPN menaruh kecurigaan ada kekuatan besar yang ingin agar Ganjar-Mahfud tidak menjadi pemenang Pilpres 2024.
“Sampai kapan kita akan terus menerus dihadapkan pada pelanggaran kampanye yang menyebabkan ‘distrust’ pada proses pemilu? Politik adalah proses untuk menghasilkan pemerintahan, sesuatu untuk kemaslahatan publik. Tapi dengan pola-pola seperti ini, politik semata hanya menjadi alat untuk mengejar kekuasaan, tanpa memedulikan hukum, akhlak, dan etika,” katanya.
“Please KPU, Bawaslu, jaga netralitas dan independensi Pemilu. Jangan jadi kepanjangan tangan pihak lain yang tak ingin pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada gunanya ada pemilu kalau tak ada integritas di dalamnya,” pungkasnya.
Menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait viralnya ucapan Capres Prabowo Subianto “Ndasmu Etik” di media sosial, Todung mengungkapkan, TPN juga terusik dengan pernyataan Prabowo yang terkesan niretik tersebut. “Kata-kata Prabowo itu bertentangan dengan semangat politik yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo agar melakukan politik yang santun dan beretika,” jelasnya. Sikap Prabowo itu, lanjut Todung, tidak mendidik dan bertentangan dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat yang berbunyi ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’.
Dalam konferensi pers ini, Todung didampingi tiga juru bicara TPN, yakni Ruhut Sitompul, Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama. (*)
Awaluddin Awe
