Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin (tengah) diapit Bos Hutama Karya Koentjoro (kanan) dan Gubernur Sumbar Mahyeldi (kiri) memimpin rapat pembahasan pembahasan lahan tol lanjutan Padang -Sicincin – Bukittinggi di Padang, Kamis (9/4/2026). (Foto : kredit Antara)
JAKARTA – HARIANINDONESIA.ID : Bos Hutama Karya, Koentjoro hadir dalam rapat pembahasan lahan tol lanjutan Padang – Sicincin – Bukittinggi di Padang, Kamis (9/4/2026) siang.
Rapat berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin.
Rapat juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan.
Koentjoro terlihat duduk pada barisan depan disebelah kiri Kejati Sumbar Muhibuddin, sementara Gubernur Mahyeldi berada disebelah kanan Muhibuddin.
Rapat membahas strategi percepatan pembangunan lanjutan Tol Padang – Sicincin – Bukittinggi sepanjang kl.40 Km. Ruas tol juga akan menerobos terowongan di kawasan Lembah Anai.
Paket tol ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dikenal dengan PSN 50, termasuk Paket Pembangunan Flay Over Sitinjau Lauik Padang.
Membuat Terowongan
Sebelumnya, Menteri PU menyatakan mendesak untuk segera membangun ruas jalan tol Padang – Sicincin (lewat Lembah Anai) Bukittingi, sebagai antisipasi ancaman berulang bencana di kawasan hutan lindung tersebut.
Menurut Menteri Dody Hanggodo pembangunan jalan tol Lembah Anai ini merupakan pengembangan infrastruktur jangka panjang berupa alternatif jalan tol terowongan yang akan melintasi kawasan bukit di Lembah Anai.
“Target permanen kita Juli 2026 (jalan nasional Lembah Anai selesai). Setelah itu, kita mulai menyiapkan rencana jalan tol melalui tunnel yang menembus bukit di kawasan ini,” papar Menteri Dody kepada wartawan saat berkunjung ke lokasi pengerjaan jalan Lembah Anai oleh PT HKI, Rabu (28/1/2026).
Menteri PU menegaskan, kebutuhan pembangunan jalan tol tersebut sangat mendesak mengingat Lembah Anai merupakan salah satu ruas terpadat sekaligus paling rawan bencana di Sumatera Barat.
“Lembah Anai ini padat dan sering tertimpa musibah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menyiapkan tambahan jalan. Agar ke depan manakala jalan ini bermasalah karena apapun itu, masih ada ruas alternatifnya. Rencana pembangunan terowongan ini sebenarnya sudah lama, sejak 2017, dan sudah pernah dikaji oleh JICA. Dan dari kajian tersebut, bukit ini dinyatakan kuat untuk menahan traffic lalu lintas,” kata Menteri Dody.
Selain pembangunan jalan dan terowongan, Kementerian PU juga akan melakukan penanganan menyeluruh terhadap tebing-tebing rawan longsor di sepanjang trase.
Termasuk penguatan lereng, pembangunan struktur pelindung, dan penanganan titik-titik kritis dilakukan agar jalan yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Kalau kita menangani jalannya, tebingnya juga wajib ditangani. Kalau tidak, jalannya tidak akan bertahan lama. Semua penanganan ini akan kita permanenkan,” tegas Menteri Dody.
Langkah Percepatan Tol
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Sebab, itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang-Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya
Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Perlindungan Hak Rakyat
Selain itu, Kepala Kejaksaan Tumggi Sumatera Barat Muhibuddin menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Muhibuddin juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari. (*)
Awaluddin Awe
