JAKARTA – Kecewa dengan sikap Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez yang menolak invasi Amerika ke negaranya, Presiden AS Donald menebar ancaman lebih besar yang diterima Nicolas Maduro.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez akan membayar “harga yang lebih besar” jika tidak manut Negeri Paman Sam.
Dalam wawancara dengan majalah The Atlantic, Trump mengatakan Rodriguez, yang kini memimpin Venezuela sementara, akan menghadapi konsekuensi yang lebih serius lagi dibandingkan mantan Presiden Nicolas Maduro yang digulingkan AS jika tidak bisa bersikap kooperatif.
“Jika [Delcy Rodriguez] tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada Maduro,” kata Trump seperti dikutip dari Al Jazeera.
Trump menanggapi apa yang ia sebut sebagai penolakan Rodriguez terhadap intervensi bersenjata AS yang berujung pada penangkapan Maduro.
Sebelumnya, Trump sempat memuji Rodriguez pada Sabtu setelah pasukan AS menangkap Maduro dan istrinya. Namun, Rodriguez kemudian menyatakan bahwa negaranya akan mempertahankan sumber daya alamnya.
Dalam konferensi pers di Caracas setelah penangkapan Maduro, Rodriguez menegaskan ia tidak akan bernegosiasi dengan AS. Ini bertentangan dengan klaim yang disampaikan Trump.
“Rodriguez tampil dengan ketenangan penuh dalam sebuah konferensi pers tak lama setelah pernyataan Trump, sambil menegaskan bahwa Venezuela bukan koloni negara mana pun”, ujar Chris Gilbert, profesor di Universitas Bolivarian Venezuela, kepada Al Jazeera.
Menurut Gilbert, Rodriguez menempatkan otoritas pemerintahannya sebagai sesuatu yang berakar pada keterkaitan dengan rakyat serta legitimasi demokratis.
Rodriguez juga memaparkan strategi pertahanan yang bertumpu pada aliansi antara militer, rakyat, dan kepolisian, seraya menyinggung mobilisasi milisi di lingkungan-lingkungan di seluruh negeri.
Sementara itu, Trump membela keputusannya menangkap Maduro dengan kekerasan.
Kepada majalah tersebut, Trump mengatakan, “Anda tahu, membangun kembali di sana dan pergantian rezim, apa pun istilahnya, lebih baik daripada kondisi sekarang. Tidak mungkin lebih buruk lagi.”
Trump juga mengatakan negara-negara lain berpotensi menjadi sasaran intervensi AS.
“Kami memang membutuhkan Greenland, tentu saja,” ujarnya tentang pulau yang merupakan bagian dari Denmark, negara anggota NATO.
Bukan Pertama
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menambah panjang daftar pemimpin negara yang ditangkap oleh Amerika Serikat.
Daftar tersebut sebelumnya telah diisi oleh pemimpin Panama Manuel Noriega, Presiden Irak Saddam Hussein, hingga Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez.
Manuel Noriega (Panama)
Salah satu pemimpin negara yang menjadi ‘korban’ AS adalah Manuel Noriega. AS menyerbu Panama pada 1989 untuk menggulingkan pemimpin militer dan de facto tersebut dengan alasan melindungi warga negara AS di Panama, praktik-praktik tidak demokratis, korupsi, dan perdagangan narkoba ilegal.
Sebelum menyerang Panama, AS mendakwa Noriega atas penyelundupan narkoba di Miami pada 1988, sama seperti yang dilakukannya terhadap Maduro.
Sebelum operasi tersebut dilakukan, Noriega diketahui memaksa Nicolas Ardito Barletta untuk mundur pada 1985, membatalkan pemilu pada 1989, dan mendukung sentimen anti-AS di negara tersebut.
Intervensi AS di Panama pada saat itu merupakan operasi militer terbesar AS sejak Perang Vietnam. Pemerintah AS mengemukakan berbagai alasan untuk operasi tersebut, seperti meningkatkan kesejahteraan warga Panama dengan membawa Noriega ke AS untuk diadili atas tuduhan perdagangan narkoba.
Saddam Hussein (Irak)
Cerita lain datang dari Timur Tengah saat Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap pasukan AS pada 13 Desember 2003.
Penangkapan ini terjadi usai sembilan bulan invasi dan pendudukan Irak dimulai berdasarkan informasi intelijen palsu bahwa Baghdad memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Namun, tidak pernah ditemukan WMD di negara tersebut.
Seperti Noriega, Saddam selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama Washington, dalam hal ini selama perang Irak-Iran pada 1980-an yang menewaskan satu juta orang.
AS melontarkan klaim tanpa dasar bahwa Saddam mendukung kelompok bersenjata seperti al-Qaeda menjelang perang 2003.
Saddam ditemukan bersembunyi di sebuah lubang dekat kota kelahirannya, Tikrit.
Ia diadili di pengadilan Irak dan dijatuhi hukuman mati, yang berujung pada eksekusinya dengan cara digantung atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada 30 Desember 2006.
Nama lain yang ada dalam daftar ini adalah Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez. Kasus Hernandez menunjukkan apa yang disebut oleh sejumlah pengamat sebagai pendekatan hipokrit dari AS.
Dikutip dari Aljazeera, Hernandez ditangkap di rumahnya di Tegucigalpa dalam operasi yang dilakukan oleh agen AS dan pasukan Honduras pada Februari 2022. Penangkapan ini terjadi hanya beberapa hari setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden negaranya.
Pada April 2022, ia diekstradisi ke AS atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi dan perdagangan narkoba ilegal. Lalu, pada Juni tahun yang sama, ia dijatuhi hukuman 45 tahun penjara.
Namun, Hernandez diampuni oleh Presiden AS Donald Trump pada 1 Desember 2025.
Beberapa hari kemudian, jaksa agung Honduras mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Hernandez, memperburuk kekacauan hukum dan politik hanya beberapa hari setelah mantan pemimpin tersebut dibebaskan dari penjara AS.
Mengapa AS Invasi?
Dalam setiap gejolak di berbagai negara, hampir dipastikan Amerika Serikat ikut campur.
Terbaru AS melalui perintah Presiden Donald Trump menyerang Venezuela untuk menjatuhkan rezim Presiden Nicolas Maduro.
Begitu pula dalam kasus Israel serang Gaza, perang Rusia-Ukraina dan demo di Iran.
Sudah lama Amerika selalu cawe-cawe terhadap kepentingan negara lain. Bahkan ada sebutan “Polisi Dunia” (Global Policeman).
Berikut doktrinnya
Bukan tanpa alasan AS ingin intervensi berbagai kepentingan negara luar. Hal itu didasari oleh semangat perlindungan kepentingan AS dan dominasi politik.
Semangat ini dimulai pada pada tahun 1823, ketika Presiden AS James Monroe memproklamirkan sebuah doktrin, yang intinya menjanjikan perlindungan republik-republik muda Amerika Latin dari monarki-monarki Eropa lama. Doktrin ini kemudian dikenal dengan nama “Doktrin Monroe”.
Laman Council on Foreign Relation (cfr.org) menuliskan, meskipun “Doktrin Monroe” saat ini tetap menjadi salah satu pernyataan utama kebijakan luar negeri AS, hanya sedikit orang yang melihatnya demikian pada saat itu.
Tidak ada yang menyebutnya sebagai “doktrin” hingga tahun 1852, dan tidak ada presiden yang menggunakannya hingga Grover Cleveland (Presiden AS ke 22 dan 24) melakukannya pada tahun 1895.
Bahkan, dampak nyata Doktrin Monroe baru terasa ketika Presiden Teodore Roosevelt (presiden ke 26) mendefinisikannya kembali.
Konrad Wolfenstein, penulis di laman Xpert Digital, mengulas doktrin ini. Dia menyebut, di balik retorika mulia “kemerdekaan” dan formula “Amerika untuk orang Amerika” sejak awal, terdapat perhitungan yang jelas dan keras: mengamankan dominasi ekonomi mereka sendiri.
Doktrin Monroe awalnya dianggap sebagai benteng pertahanan melawan Aliansi Suci di Eropa, yang kini, telah berubah menjadi instrumen ofensif proyeksi kekuatan geopolitik.
Bila diringkas, doktrin itu punya pesan utama. Pertama, Amerika Serikat menyatakan setiap kolonisasi lebih lanjut di benua Amerika oleh kekuatan Eropa sebagai campur tangan yang tidak diinginkan.
Kedua, Amerika Serikat berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Eropa atau menyerang koloni-koloni Eropa yang ada di Amerika.
Ketiga, Amerika Serikat menegaskan bahwa Belahan Barat merupakan wilayah terpisah.
Pada 1845, di bawah Presiden James Polk, doktrin ini secara aktif digunakan untuk memajukan tujuan ekspansionis AS.
Polk menggunakan Doktrin Monroe untuk membenarkan aneksasi Texas dan Oregon dan untuk melawan ambisi Inggris yang dianggap ada di California, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Meksiko.
Perang Meksiko-Amerika yang terjadi kemudian mengakibatkan perluasan wilayah AS yang signifikan, termasuk wilayah seperti New Mexico, California, Utah, Nevada, Arizona, dan sebagian Wyoming.
Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, Doktrin Monroe semakin relavan dengan sedikit perubahan.
Uni Soviet yang hadir sebagai kekuatan di belahan timur, dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Belahan Barat. Pada saat yang sama doktrin ini berfungsi sebagai pembenaran untuk arsitektur keamanan komprehensif di Amerika Latin.
Di Amerika Latin, AS mendukung rezim militer selama mereka anti-komunis dan melindungi kepentingan Amerika.
Krisis Rudal Kuba tahun 1962 merupakan puncak dari kebijakan ini. Ketika Uni Soviet mengerahkan rudal nuklir ke Kuba, Amerika Serikat menggunakan Doktrin Monroe untuk melegitimasi blokade dan ancaman kekuatan militer.
Presiden John F. Kennedy berpendapat bahwa penempatan rudal nuklir Soviet di Belahan Barat merupakan ancaman yang tidak dapat diterima dan bahwa, sebagai kekuatan terkemuka di benua itu, Amerika Serikat memiliki hak dan kewajiban untuk mencegahnya.
Intervensi semakin jauh
Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, intervensi AS makin jauh. Di Chili, AS mendukung kudeta militer tahun 1973. Di Nikaragua, AS berperang melawan pemerintah Sandinista, dan di El Salvador, AS mendukung pemerintah melawan pemberontak sayap kiri.
Di Timur Tengah, AS bersama Israel, memberi bantuan kepada para pemberontak dan menggulingkan sejumlah rezim. Di Iran menggulingkan PM Mosadegh, di Irak menggulingkan Sadam Husein dan di Libya menggulingkan Khadafi.
Di Asia, Amerika ikut cawe-cawe di Indocina, Malaysia termasuk Indonesia.
Di bawah Presiden Trump, Doktrin Monroe punya interpretasi kembalinya pemahaman unilateral dan proteksionis kebijakan luar negeri Amerika.
Trump secara eksplisit menghidupkan kembali doktrin tersebut dan menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk kebijakan-kebijakannya terhadap dunia.
Dalam beberapa pidatonya, ia menekankan bahwa AS akan menegaskan kepentingannya di Belahan Barat dan tidak akan mentolerir campur tangan dari kekuatan lain, khususnya Tiongkok.
“Retorika ini bukan sekadar referensi historis tetapi bagian dari strategi komprehensif yang mendefinisikan kembali peran global AS,” kata Konrad.
Doktrin Monroe telah membentuk kebijakan luar negeri Amerika selama dua abad dan terus berfungsi sebagai pembenaran untuk tindakan unilateral dan intervensi militer.
Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat paling sering menggunakan doktrin ini setiap kali kepentingan ekonominya tampak terancam. Itulah mengapa AS selalu hadir dalam berbagai gejolak di belahan dunia. (*)
Sumber : CNNIndonesia
Awaluddin Awe
