JAKARTA – Kemenangan Taliban di Afghanistan kecil sekali pengaruhnya kepada Indonesia, karena sejak pemilihan umum 1955 sampai sekarang, dukungan terhadap partai berideologi Islam atau mengusung aspirasi negara Islam sangat kecil.
“Partai-partai Islam itu tidak pernah meraih suara mayoritas,” ujar Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia Satupena, Denny JA, dalam wesbsite seminar (webinar) Obrolan Hati Pena #3 bertema Tata Dunia di Era Pandemik: Paradigma Geopolitik dan Diplomasi Internasional”, di Jakarta, Minggu (5/9/2021).
Di sini, Denny menanggapi dua nara sumber; Dr. Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute dan Yon Machmudi, Ph.D., Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia.
Menurut Denny, mayoritas umat Islam Indonesia terbukti lebih memilih partai nasionalis yang bersifat terbuka.
Meskipun membaca Al-Quran yang sama, memiliki Nabi yang sama, tambahnya, watak pemilih muslim Indonesia berbeda dengan Afghanistan.
Sejak kemerdekaan Indonesia 1945, ujarnya, muslim Indonesia hidup dalam kultur moderat, yang disimbolkan dalam Pancasila.
Mereka, katanya, memilih negara demokrasi, tetapi ada Kementerian Agama sebagai ekspresi perhatian pemerintah pada agama.
Jadi tidak mendukung negara Islam, yang menjadikan syariah sebagai hukum positif, apalagi sebagai konstitusinya.
Denny menambahkan, Afghanistan tampaknya akan menerapkan sistem negara Islam di mana pemimpin tertingginya adalah seorang ulama.
Lalu ada Presiden atau Perdana Menteri, yang posisinya berada di bawah pimpinan tertinggi itu. Ini mirip dengan Negara Islam Iran.
Bedanya, mayoritas Muslim Iran itu syiah, sedangkan di Afghanistan itu sunni.
Dalam kesempatan yang sama, Hendrajit mengatakan, Indonesia harus semakin mempertimbangkan input-input geopolitik dalam perumusan kebijakan luar negerinya, khususnya yang berkait lokasi geografis.
Hendrajit beranggapan, kemenangan Taliban di Afghanistan dengan merebut Kabul, bisa menjadi katalisator terciptanya keseimbangan kekuatan internasional baru di Asia Selatan maupun Asia Tengah. Perkembangan baru ini senyatanya lebih menguntungkan poros China-Rusia-Iran dibandingkan poros Amerika Serikay-NATO.
Hendrajit mengutip pidato Bung Karno dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955. Dalam pidato itu, Bung Karno menyinggung lintasan Jalur Sutra (Silk Road), yang digambarkan sebagai garis-garis hidup imperialisme.
Maka kemudian, kata Hendrajit, rangkaian geografis tersebut oleh Bung Karno ditransformasikan menjadi garis-garis hidup Asia-Afrika, untuk mengikat kerjasama strategis negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.
“Meski temanya adalah anti-imperialisme dan kolonialisme, skemanya adalah politik luar negeri berbasis geopolitik,” katanya.
Inilah, menurutnya, kerangka pemikiran dan pandangan yang harus jadi landasan penyusunan kebijakan strategis luar negeri Indonesia.
“Yakni, untuk merespons dinamika dan pergeseran sentra geopolitik di Asia-Pasifik, pasca kemenangan Taliban,” katanya.
Pendekatan itu, ujarnya, juga perlu diterapkan dalam merespons tren yang semakin memanas di Laut China Selatan, Asia Tenggara, atau bahkan mungkin juga di Semenanjung Korea, Asia Timur.
Yon Machmudi, Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia Indonesia perlu “wait and see” dulu, sebelum mengakui pemerintahan Taliban di Afganistan.
Indonesia perlu mendukung berlangsungnya masa transisi yang baik, serta membantu peningkatan kapasitas, agar pemerintahan Taliban ini bergerak menuju moderasi dan memperkuat aspek Islam yang lebih moderat.
Indonesia, kata Yon, perlu menjalankan pendekatan ke Taliban di Afganistan, tetapi jangan terlalu menekankan pada aspek ideologis yang ketat.
“Jadi, lebih pada kepentingan yang bisa dibangun bersama.” *
Reporter: Krista Riyanto
