Diskusi SATUPENA, Satrio Arismunandar: Intervensi Politik Bisa Lemahkan Integritas dan Independensi Lembaga Antikorupsi

  • Bagikan
Satrio Arismunandar.

HARIANINDONESIA.ID – Intervensi politik dapat melemahkan integritas dan independensi lembaga antikorupsi, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Hal itu dikatakan Sekjen SATUPENA, Satrio Arismunandar menanggapi diskusi tentang masa depan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024 maam yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, dengan ketua umum penulis senior Denny JA.

Diskusi tentang KPK dan pemberantasan korupsi yang dikomentari Satrio Arismunandar itu menghadirkan narasumber wartawan senior Wina Armada Sukardi.

Satrio Arismunandar menuturkan, lembaga antikorupsi sering kali di bawah tekanan politik. Pihak-pihak tertentu mungkin mencoba mempengaruhi keputusan atau proses penyelidikan melalui cara-cara yang tidak etis, termasuk suap atau ancaman.

Terkait suap, Satrio menyatakan, korupsi di lembaga antikorupsi adalah fenomena yang sangat ironis, namun bukan tidak mungkin terjadi.

“Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi di dalam lembaga, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi,” kata Satrio.

Pertama, adalah kelemahan sistem internal. “Jika lembaga antikorupsi itu memiliki sistem pengawasan internal yang lemah, individu atau kelompok di dalam lembaga tersebut dapat melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi,” ujar Satrio.

Menurut Satrio, kurangnya kontrol dan audit yang efektif membuka peluang bagi perilaku koruptif. Ini ditambah lagi dengan kultur organisasi yang tidak sehat.

“Jika budaya di dalam lembaga tidak mendukung integritas dan transparansi, maka praktik korupsi dapat merajalela,” tambahnya.

“Ketidakadilan, nepotisme, dan kurangnya penghargaan terhadap perilaku etis dapat mendorong individu untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang salah,” tutur Satrio.

Menurut Satrio, jika pelaku korupsi di lembaga antikorupsi tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas, maka tindakan korupsi akan terus berlanjut.

“Ketidakpastian hukum dan rendahnya risiko ditangkap atau dihukum membuat korupsi menjadi pilihan yang menarik bagi beberapa individu,” kata Satrio.

SIMAK JUGA :  Bupati Barsel Bagikan Bansos Melalui Aventure Trail ke Berbagai Desa

Satrio menjelaskan, mengatasi korupsi di lembaga antikorupsi membutuhkan pendekatan holistik, yang meliputi penguatan sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ini ditambah dengan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, serta memastikan independensi lembaga dari pengaruh politik.

“Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas juga sangat penting untuk membangun budaya kerja yang sehat dan anti-korupsi di dalam lembaga,” tuturnya. (K) ***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *