Stop Pungli !!! Di Wilayah Pertambangan Ilegal Wujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa Bersih dan Bebas KKN

  • Bagikan

Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara ( FRN ) Raden Mas Agus Rugiarto S.H., M.H,

Harianindonesia.id – Jawa Tengah, Menghindari praktek pungutan liar ( pungli ) yang di lakukan oleh aparatur negara maupun para pelaku usaha dan masyarakat terutama di daerah yang terdapat pertambangan ilegal, Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara ( FRN ) Raden Mas Agus Rugiarto S.H., M.H, akrab di panggil Agus Flores menghimbau dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan baik pusat, Propinsi maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa bersih dan bebas KKN, Di Semarang pada, Jumat ( 24/5/2024 ).

“Menindak lanjuti hal tersebut, dengan peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar ( Satgas Saber Pungli ), dengan harapan untuk jajaran Polda maupun Polres / Polresta terus menyambangi tempat keramain pada bidang usaha maupun persinggahan sopir di luar kota maupun sopir armada truk pengangkut pasir dan batu ilegal untuk memberikan edukasi dan sosialisasi”.

Antrian Kendaraan truk pengangkut pasir dan batu di duga dari pertambangan ilegal di jalan tambang bekgo Pendem, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa, Rabu ( 22/5/2024 ).

Agus Flores menambahkan, Adapun sosialisasi dan edukasi ini di lakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pada jajaran Muspida maupun Muspika dan Desa agar mencegah terjadinya praktek pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan, Sebagai contoh penarikan retrubusi dari truk pengangkut pasir dan batu dari pertambangan Ilegal.

“Masyarakat jangan pernah takut untuk melaporkan apabila mengetahui bila terdapat pungli baik yang di lakukan oleh jajaran Pemerintahan maupun oknum masyarakat pada keramaian bidang usaha” Tegasnya.

“Perlu masyarakat ketahui bahwa satuan tugas sapu bersih saber pungli (Satgas Saber Pungli) pusat di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Provinsi Di wilayah hukum Polda dan Pemerintah Daerah maupun kota di bawah Polres maupun Polresta” Terangnya.

SIMAK JUGA :  Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan Kepala Kanwil Ibnu Chuldun Terima Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia dari Menteri Yasonna H Laloly

“Bahwa kegiatan pelayanan apabila terdapat pembayaran maka besaran nominal biaya tersebut sudah di tentukan, apabila terdapat pungutan biaya tanpa dasar ketentuan yang berlaku maka hal tersebut merupakan bentuk pungutan liar ( pungli ) dan bagi pelaku bisa di kenakan hukuman pidana.Pungkasnya.

( Tim Red )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *