Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menteri Perumahan dan Kepala BPS menjelaskan kepada wartawan tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun ini akan menyasar 400 ribu rumah tidak layak huni di Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). (Foto : Dok Puspen Kemendagri)
JAKARTA (HarianIndonesia.Id) – Pemerintah dengan Kordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini akan menyasar 400 Ribu Rumah tidak Layak Huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Jumlah bantuan rumah tidak layak huni pada tahun ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pada tahun lalu.
Terkait dengan tingginya jumlah bantuan rumah tidak layak huni ini, maka Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu upaya dilakukan melalui pengkordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membenarkan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni.
Disebutkan juga bahwa jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.
“Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.
Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang banyak membantu pelaksanaan program perumahan.
Ia menyebutkan salah satu dukungan Mendagri yaitu membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah.
“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik,” ujarnya. (*)
Awaluddin Awe
