Surat Menpan-RB RI Syafruddin kepada Bupati Solok Selatan. Ist
JAKARTA, harianindonesia.id – Pemerintah pusat akhirnya memutuskan mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini.
Kasus drg Romi sempat menjadi perhatian setelah pemda Solok Selatan menganulir kelulusannya sebagai CPNS pada 2018. Padahal sebelumnya Romi dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Namun kelulusannya dibatalkan setelah pemda Solok Selatan mengetahui Romi merupakan penyandang disabilitas.
“Kami semua bekerja dan merespons masalah ini dengan cepat dan sepakat dokter Romi bisa menjadi CPNS,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, yang memimpin rapat, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/8/2019) sebagaimana dilaporkan detikcom.
Menurut Jaleswari, kasus ini muncul karena pemda setempat salah menafsirkan sehat jasmani dan rohani sebagai salah satu syarat menjadi CPNS. Jaleswari meminta agar kasus drg Romi ini menjadi pembelajaran bagi pemda lain. Para penyandang disabilitas, kata Jaleswari, punya hak dan kesempatan yang sama seperti PNS lain.
“Pemda, BUMD, BUMN wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen,” kata Jaleswari.
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengamini salah tafsir itu. Kini, setelah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, pihaknya memutuskan memulihkan hak drg Romi menjadi CPNS di daerahnya.
Saat penerimaan itu, ada jatah tiga posisi untuk penyandang disabilitas. Dari tiga posisi itu baru terisi dua, sehingga satu posisi lagi akan diisi oleh drg Romi.
“Nanti Romi akan berdinas di RSUD setempat,” ujar Muzni. (editor)
Sumber detikcom
