Menteri PU Dody Hanggodo memberikan Penjelasan kepada wartawan terkait penanganan pascabencana Sumatera di kantornya, Jumat (16/1/2026). (Foto : Awe/HI)
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak ada praktik business as usual dalam pengerjaan, termasuk paket sarana dan prasarana pemulihan bencana alam Sumatera.
“Nggak, nggak, nggaklah. Saya pastikan tidak ada business as usual dalam pengerjaan paket bencana Sumatera, enggak mungkinlah,” papar Menteri Dody Hanggodo saat press confrence di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurut Dody, dalam tahap pengerjaan paket bencana yang dilakukan dulu adalah kerjakan lebih dahulu. Sebab ini menyangkut teman kita, anak kita. Soal manusia yang harus diselamatkan.
Meski prioritas adalah melakukan pekerjaan terlebih dahulu, tetapi secara administrasi tetap ada pelaporan dan penilaian hasil kerja sebagaimana kegiatan pekerjaan lain yang lazim dilakukan.
Namanya bencana, sebut Menteri Dody, ada dasar dan landasan aturan yang dipakai pihaknya dalam melaksanakan pekerjaan.
Misalnya, surat keputusan presiden dan peraturan lainnya terkait kegiatan kebencanaan. “Jadi kita tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang sudah ada,” paparnya pagi.
Kementerian PU dalam kegiatan pascabencana melibatkan banyak lembaga dan perusahaan, khususnya BUMN dalam mengerjakan rehabilitasi jalan, jembatan, dan lainnya.
Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sarana tersebut bersumber dari anggaran cukup besar yakni Rp74 triliun, dari semula hanya Rp51 triliun.
Menteri Dody mengakui bahwa alokasi anggaran pascabencana Sumatera memang mengalami relaksasi menjadi Rp74 triliun, setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan pihak DPRRI.
Mengingat anggaran yang sangat besar dan dilaksanakan dalam kondisi pascabencana, ada wartawan yang nyeletuk : “Apakah tidak mungkin terjadi praktik business as usual,”.
Dicari terminilogi kata business as usual adalah berarti “bisnis seperti biasa” Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan “bisnis berjalan seperti biasanya”. (*)
Awaluddin Awe
