Ribuan kayu gelondongan menumpuk setelah dihanyutkan oleh banjir Bandang di Sumatera. Spekulasi banjir bandang mengarah kepada pembalakan hutan tanpa batas. (Foto : kredit Antara)
JAKARTA – Desakan penetapan status bencana banjir bandang di Sumatera sebagai bencana nasional terus digaungkan, kali ini datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Regional Barat.
Lembaga ini mendesak Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status darurat Bencana Nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Penetapan status darurat bencana nasional penting agar fokus penanggulangan bencana juga menjadi kewajiban pemerintah pusat,” bunyi penyataan resmi LBH lewat keterangan tertulis, Senin (1/12).
Selain itu, status darurat bencana nasional bisa memberikan akses kewenangan kepada BNPB dan BPBD melalui Pemerintah untuk dapat mengerahkan SDM, peralatan, logistik hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang hingga komando untuk memerintahkan dan mengkoordinasikan instansi terkait.
Hal itu guna memastikan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat guna menyelamatkan, mengevakuasi, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
LBH mencatat bencana banjir di tiga Provinsi tersebut menimbulkan dampak yang besar, seperti tingginya jumlah korban jiwa dan orang hilang, banyaknya Kabupaten/Kota yang terisolir, ribuan orang harus mengungsi dan kehilangan rumah, logistik yang kian menipis, langkanya ketersediaan bahan-bahan pokok.
Selain itu LBH juga mencatat laporan bantuan kemanusiaan tidak tidak terdistribusi efektif, penjarahan di beberapa toko kebutuhan pokok hingga mahalnya harga BBM.
“Situasi bencana yang semakin parah ini direspons dengan minimnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat. Beberapa situasi ini cukup alasan alasan bagi Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional,” tulis LBH.
Menurut LBH tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menetapkan status Darurat Bencana Nasional dengan dalih potensi terganggunya postur anggaran negara, administrasi birokrasi dan juga politik. Pasalnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Jangan sampai lambatnya penanggulangan bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera justru akan menambah lagi jumlah korban,” tegas LBH.
Moratorium seluruh izin konsesi di kawasan hutan
Bencana longsor dan banjir, menurut LBH, tak bisa lepas dari dampak dari krisis iklim yang berkaitan dengan aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin-izin konsesi pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beraktivitas di wilayah Sumatera.
“Hal demikian menunjukkan gagalnya Pemerintah dalam tata kelola kawasan hutan yang semrawut dengan memberikan atau setidaknya mempermudah izn-izin usaha perkebunan, pertambangan dan juga maraknya alih fungsi lahan demi proyek PLTA yang tersebar di berbagai titik di wilayah Sumatera,” ungkap LBH.
Wilayah Sumatera Barat misalnya, dalam rentan waktu 2020-2024 terdapat ratusan ribu hektar hutan dirusak. Hal ini bersifat sistemik dan berkelanjutan, tampak dari citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan konservasi dan hutan lindung seperti di wilayah perbukitan di Taman Nasional Kerinci Seblat.
Tambang-tambang ilegal dan pembalakan liar kian memperparah situasi ini, hal tersebut terjadi seperti di wilayah Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.
Deforestasi ini menyebabkan tidak ada lagi pohon yang berfungsi menyerap air, sehingga limpasan air yang besar berujung pada banjir dan genangan air seperti di Kota Padang.
“Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus bertanggung jawab guna memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa ini dengan segera melakukan evaluasi total dan moratorium atau penangguhan izin baru terhadap industri ekstraktif,” tulis LBH.
LBH juga meminta dilakukan penegakan hukum terhadap aktivitas illegal logging dan tambang-tambang ilegal yang selama ini melakukan deforestasi dan perusakan lingkungan.
“Aparat Penegak Hukum dan Dirjen Gakkum LH juga harus bertindak cepat untuk segera lakukan upaya investigasi dan juga penegakan hukum kepada korporasi perusak lingkungan maupun pihak atau kelompok yang selama ini melakukan aktivitas ilegal loging dan penambangan ilegal yang selama ini marak dan eksis di wilayah Sumatera,” tulis LBH.
Hal ini mendesak untuk dapat segera dilakukan mengingat akar persoalan banjir bukan hanya tingginya curah hujan namun karena adanya alih fungsi kawasan hutan dan hilangnya fungsi resapan air akibat tata kelola yang buruk serta karpet merah dan impunitas terhadap pengusaha yang ugal-ugalan dalam melakukan aktivitas bisnisnya.
DPR Panggil Menteri Kehutanan
Terkait masalah kayu gelodongan yang banyak muncul saat terjadinya banjir, Komisi IV DPR yang membidangi urusan kehutanan dan kelautan bakal segera memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Ribuan gelondongan kayu tampak terlihat hanyut dalam bencana banjir parah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat tersebut pada Kamis (4/12) mendatang.
“Nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14.00 WIB, kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan,” kata Alex di kompleks parlemen, Senin (1/12).
Politikus PDIP itu memahami logika publik terkait keberadaan ribuan kayu yang telah dipotong tersebut. Dia pun mengamini ada sesuatu di hulu dalam tragedi banjir besar di Sumatra dan Aceh.
“Tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu ya toh, di lereng bukit yang terjadi,” katanya.
Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi evaluasi, sebab bukan tidak mungkin bencana serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
“Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date, untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi,” kata Alex.
Meski begitu, Alex mengaku enggan berpolemik soal usulan agar banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan.
“Status bencana nasional itu dalam bentuk Keppres ya. Tapi sampai saat ini kan Pak Presiden kita lihat sendiri ya sangat bekerja keras memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera turun ke lapangan,” kata dia.
“Nah, bagi saya soal status ya silakan itu wilayahnya eksekutif bukan wilayah kami di DPR ini,” imbuh Alex.
Sudah Tsunami Kedua
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Aceh seperti tsunami kedua karena memporak-porandakan pemukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung.
Mualem mengatakan ada sekitar 4 kampung yang hilang disapu banjir bandang hingga longsor seperti kampung di daerah Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara hingga kampung di kawasan Peusangan, Bireuen.
“Ada beberapa kampung hilang entah kemana, yaitu Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara, Peusangan di Bireuen, malam itu 4 kampung juga engak tau entah ke mana. jadi Aceh sekarang seperti tsunami kedua,” kata Mualem saat Apel Tim Recovery Bencana yang digelar di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda (SIM), Sabtu (29/11).
Untuk itu Mualem menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tanpa jeda.
Percepatan pembukaan akses darat menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat, terutama di desa-desa yang terisolasi.
“Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” ujar Mualem.
Skala bantuan masih kecil karena akses menuju daerah terisolir saat ini hanya bisa menggunakan lewat udara dan jalan darat masih terputus.
Pemerintah kini kebut pembangunan jembatan bailey di Bireuen – Aceh Utara agar mobilitas untuk penyaluran bantuan bisa menggunakan jalur darat.
“Konektivitas Bireuen-Aceh Utara sudah mendapatkan solusi. Pembangunan jembatan Bailey hari ini sudah mulai dikerjakan. Targetnya tiga hari selesai dan bisa dilalui,” kata Sekda Aceh, M. Nasir, Minggu (30/11). (*)
Sumber : CNNIndonesia
Awaluddin Awe
