Sebuah truk secara seremoni melewati sebuah jembatan yang menandai terbukanya kembali konektivitas di tiga propinsi terdampak bencana Sumatera. (Foto : Humas KemenPU/AWE/HI)
JAKARTA – Menteri PU Dody Hanggodo menyebut konektivitas di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah kini sudah tersambung.
“Sejak 15 Januari seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil difungsionalkan sehingga tidak terdapat lagi wilayah yang terisolasi secara total.” kata Menteri Dody Hanggodo dalam Media Briefing di Kementerian PU, Jumat (16/1/2026).
Menurut Menteri Dody, sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU bergerak cepat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) memastikan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah dapat segera dipulihkan.
Dalam fase 30 hari pertama pascabencana, penanganan konektivitas dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali ruas jalan dan jembatan yang terdampak agar arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar.
Dijelaskan, dari hasil penanganan sudah puluhan ruas jalan nasional dan jembatan terdampak telah ditangani secara fungsional.
Seluruh jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional kembali, sehingga konektivitas antarwilayah utama di Sumatera telah tersambung.
Kini, Kementerian PU mulai melanjutkan pekerjaan pembukaan akses hingga ke tingkat kecamatan dan desa, seiring bertambahnya data ruas jalan dan jembatan daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Fokus kita berikutnya adalah membuka akses ke kecamatan dan desa-desa. Kami sadar masih banyak desa yang perlu ditangani, dan data kerusakan jalan serta jembatan daerah terus bertambah dari hari ke hari,” kata Menteri Dody.
Untuk membereskan konektivitas di wilayah bencana, Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung.
Kementerian PU juga telah menyiapkan 1.209 unit rumah hunian sementara yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian PU juga terus melaksanakan pembersihan di 105 lokasi kawasan bencana. Per 15 Januari 2026, Kementerian PU telah menangani 40 lokasi, on going 63 lokasi dan tahap persiapan di 2 lokasi.
Untuk penanganan sarana kesehatan, Kementerian PU juga akan melakukan pembersihan dan relokasi pada 2 puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara.
Pulihkan Akses Air Bersih
Selain berhasil membuka akses jalan dan jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyediaan air baku melalui pembangunan sumur bor.
“Ada 66 titik lokasi pembuatan sumur bor air baku yang tersebar di 3 provinsi terdampak sebagai support penyediaan air minum yang bersih melalui SPAM kita,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan data per 15 Januari 2026, dari 66 lokasi tersebut, 57 lokasi masih dalam proses pengeboran dan 8 lokasi telah selesai serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasi pembangunannya meliputi masjid, pasar, puskesmas, rumah sakit, perkantoran, sekolah, hingga kawasan hunian.
Sumur bor yang dibangun merupakan sumur bor air dalam dengan kedalaman rata-rata sekitar 100 meter dan diameter lebih dari 4 inci. Sumur ini dirancang untuk mengambil air tanah dari akuifer terkekang maupun semi-terkekang melalui metode pemboran teknis yang dilengkapi uji logging dan pumping test, dengan debit lebih dari 2 liter/detik.
Untuk mendukung kualitas dan distribusi air, setiap sumur bor dilengkapi dengan pompa submersible, rumah tenaga listrik, reservoir atau toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter serta hidran umum. Penentuan kedalaman sumur dilakukan berdasarkan survei geolistrik guna memastikan keberlanjutan dan mutu sumber air.
Standar kualitas air yang dihasilkan dari sumur bor ini memenuhi parameter utama antara lain pH sekitar 7,1, kadar besi di bawah 1 mg/l, serta tingkat kekeruhan di bawah 1.000 mg/l. Dengan standar tersebut, air baku yang dihasilkan aman untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan operasional fasilitas pelayanan publik.
Aceh Terberat
Dijelaskan Menteri Dody, Propinsi Aceh merupakan paling berat terpapar dampak bencana yang mengakibatkan 16 titik Jembatan putus, 362 titik longsor, dan 37 titik banjir di ruas jalan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah menyiapkan penanganan permanen secara bertahap pada 6 jembatan dan 28 titik longsor di ruas Jalan Nasional yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh antara lain :
18 ruas titik longsor pada ruas jalan Bireuen- Bts kota Bireuen/ Bener Meriah, 2 titik longsor pada ruas jalan Sp. Uning (Bts kota Takengon)- Uwaq (Km 370), 1 titik longsor pada ruas jalan Bts Aceh Tengah/ Gayo Lues- Blangkejereng- Bts Gayo Lues/ Aceh Tenggara, 1 titik longsor pada ruas jalan Bts Gayo Lues/ Aceh Tenggara- Kutacane, 1 titik longsor pada ruas jalan Genting Gerbang- Nagan Raya dan 5 titik longsor pada ruas jalan Pameu- Genting Gerbang.
Keenam jembatan saat ini telah difungsionalkan melalui penanganan darurat, termasuk pemasangan Jembatan Bailey sembari dipersiapkan konstruksi permanennya dengan target mulai paling lambat bulan Januari 2026.
Jembatan pertama adalah Jembatan Krueng Tingkeum yang berada pada Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara. Ruas ini telah kembali terhubung dan fungsional sejak 27 Desember 2025 melalui jembatan Bailey dengan kapasitas 30 ton, serta dukungan jalur alternatif Bailey di Awe Geutah.
Untuk meningkatkan keandalan jangka panjang, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyiapkan penanganan permanen berupa duplikasi jembatan yang akan dimulai pemancangan pertama pada 20 Januari 2026.
Selanjutnya Jembatan Krueng Meureudu berada pada Ruas Jalan Banda Aceh – Meureudu serta terhubung dengan Ruas Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen.
Saat ini, seluruh ruas tersebut telah fungsional untuk semua jenis kendaraan, termasuk setelah penyelesaian penimbunan oprit jembatan yang runtuh pada awal Desember 2025.
Penanganan permanen difokuskan pada rehabilitasi jembatan eksisting serta perbaikan daerah aliran sungai (DAS) guna mengurangi risiko gerusan dan kerusakan berulang.
Jembatan Teupin Mane terletak pada Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah. Ruas ini telah kembali terhubung sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Jembatan Bailey dan penanganan sementara pada titik longsoran.
Selanjutnya, Kementerian PU akan melakukan penggantian jembatan permanen dengan jembatan rangka serta penanganan longsoran jalan untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan pengguna jalan.
Jembatan Krueng Beutong berada pada Ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram. Akses pada ruas ini telah kembali fungsional bagi kendaraan roda dua dan roda empat sejak 8 Januari 2026 melalui jembatan Bailey.
Penanganan permanen direncanakan berupa rehabilitasi DAS serta rekonstruksi badan jalan yang hilang guna memastikan stabilitas struktur dan kelancaran arus kendaraan.
Jembatan Lawe Mengkudu 1 terletak pada Ruas Jalan Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane. Ruas ini telah kembali terhubung setelah penanganan sembilan titik longsor serta pemasangan Jembatan Bailey pada Jembatan Lawe Mengkudu I dan Jembatan Lawe Penanggalan yang fungsional sejak 29 Desember 2025. Ke depan, akan dilakukan rehabilitasi bangunan atas jembatan serta rehabilitasi DAS sebagai solusi permanen.
Kemudian Jembatan Krueng Pelang berada pada Ruas Geumpang – Pameue – Genting Gerbang – Simpang Uning. Saat ini ruas tersebut sudah fungsional pada Segmen Geumpang – Pameue – Genting Gerbang serta Segmen Genting Gerbang – Simpang Uning melalui jalan alternatif menuju Angkup. Jembatan Krueng Pelang sendiri mulai fungsional dengan Jembatan Bailey dan selanjutnya akan dilakukan penggantian permanen menggunakan jembatan rangka serta penanganan terhadap DAS.
Kerahkan Ribuan Pekerja
Untuk mendukung penanganan pascabencana, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU.
Kementerian PU juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang.
Selain penanganan teknis, Kementerian PU juga menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan.
“Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat.” papar Dody.
Dengan pola ini, Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya bekerja selama 24 jam.
Dengan cara ini pula, kata Dody, perekonomian segera bergulir lagi dan masyarakat harus segera punya income lagi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis build back better. (*)
Awaluddin AWE
