Jakarta, Harian Indonesia ID – Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai pernyataan Sekretaris FPG DPR RI Adies Kadir yang menyebut Bambang Soesatyo alias Bamsoet melanggar kesepakatan, suatu hal yang kurang tepat.
Sirajuddin bahkan meminta Adies Kadir tidak bersikap munafik. “Semua tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang hadir mendampingi Airlangga (Hartarto) dalam pertemuan dengan Bambang Soesatyo. Dia mengetahui tentang kebenaran dalam pertemuan tersebut,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/11).
Menurut Sirajuddin, apa yang diungkapkan Bamsoet ke publik tentang kesepakatan dirinya dengan Airlangga, hanya Bamsoet, Airlangga dan Tuhan yang tahu.
“Seharusnya di luar dari itu, tidak ada yang bisa membantah apalagi kemudian menyampaikan ke publik sesuatu hal yang berkaitan dengan ada dan tidaknya kesepakatan tersebut,” kata pria yang kini dipercaya menjadi salah seorang juru bicara Bamsoet.
Sirajuddin menambahkan, saat ini Tim Bamsoet memahami kesepakatan antara Bamsoet dan Airlangga ialah Bamsoet bersedia ditugaskan oleh Partai Golkar menjadi Ketua MPR RI dan mendukung kebijakan ketua umum untuk melaksanakan Munas pada bulan Desember 2019.
“Cara pandang Adies Kadir terlalu permisif, dengan memaknai kesepakatan yang dilakukan oleh Bamsoet untuk mendukung Airlangga menjadi ketua umum kembali, dan Bamsoet dia anggap mundur sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ucap Sirajuddin.
“Adapun agreement yang disampaikan oleh Bamsoet, merupakan komitmen secara kesatria bahwa karena dihadapkan pada situasi bangsa dan negara dalam situasi kegaduhan politik, mengharuskan kedua belah pihak dan seluruh elite Partai Golkar harus ikut menciptakan situasi politik yang kondusif,” imbuhnya.
Sirajuddin menilai Bamsoet yang saat itu menjabat Ketua DPR, telah mengambil keputusan politik untuk cooling down. “Justru sikap kenegarawan yang diambil oleh Bamsoet harus mendapat apresiasi, karena Bamsoet lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.
Dalam masa cooling down itu, kata Sirajuddin, Bamsoet menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi Airlangga, yaitu Airlangga harus merangkul para pendukung Bamsoet terutama dalam penyusunan alat kelengkapan dewan. “Sayangnya apa yang disepakati tersebut tak kunjung terlaksana, justru yang terjadi bukanlah rekonsiliasi melainkan dekonsiliasi,” tuturnya.
Sirajuddin menyebutkan, Airlangga justru menggusur para pendukung Bambang Soesatyo, baik pada posisi alat kelengkapan dewan sampai dengan posisi tenaga ahli Fraksi Golkar ikut kena imbas.
“Politik belah bambu yang diperankan Airlangga dan kelompoknya, berlanjut sampai dengan penyusunan kepanitiaan Munas Partai Golkar, hampir banyak pendukung Bamsoet tidak diakomodir dalam kepanitiaan,” ujar Sirajuddin.
Dia berharap, kemunafikan segera hilang dari tubuh Golkar lantaran tidak baik bagi masa depan partai. “Berikan pendidikan politik yang baik pada kader dan seluruh rakyat Indonesia, tradisi demokrasi yang tumbuh berkembang dalam tradisi Partai Golkar jangan dibunuh hanya untuk kepentingan kekuasaan semata,” pungkas Sirajuddin. (*/jpnn)
