JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai, investasi pelayanan publik dapat membantu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kami sudah dapat Rp4,7 triliun. Tentu sistem ini harus dibangun cepat. Oleh karena itu, butuh dukungan dari Bapak/Ibu sekalian,” kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin 4 September 2023.
Per 4 September 2023, kata Yasonna, PNBP dari Ditjen Imigrasi mencapai Rp4,7 triliun atau melebihi target tahun 2023 sebesar Rp2,37 triliun.
Untuk tahun anggaran 2024, katanya, Kemenkumham menerima alokasi dari APBN sebesar Rp18,39 triliun atau lebih rendah dari usulan yakni Rp24 triliun.
Alokasi anggaran itu mencakup Rp200 miliar untuk membangun empat kantor imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Serang, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Palopo.
Yasonna menyebut pembangunan empat kantor Imigrasi itu telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.
Yasonna menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi adalah penyumbang PNBP terbesar dari Kemenkumham.
Lalu, disusul oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).
Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi ditargetkan dapat meraup Rp5,85 triliun PNBP pada tahun anggaran 2024; sedangkan dari Ditjen AHU ditargetkan mendapat Rp1,028 triliun, dan dari Ditjen KI meraih Rp900 miliar.
Untuk target PNBP tahun anggaran 2024 dari jajaran kerja lainnya di Kemenkumham, Ditjen Permasyarakatan (PAS) diharapkan memperoleh Rp9,47 miliar, Sekretariat Jenderal Kemenkumham sebanyak Rp5,92 miliar, BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp996 juta, dan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan mendapat Rp69,37 juta.
Dengan demikian, target PNBP tahun anggaran 2024 dari Kemenkumham sebesar Rp7,8 triliun, sedangkan target pada tahun 2023 Rp4,25 triliun. (orbitindonesia/K) ***
