JAKARTA, harianIndonesia.id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi program unggulan dan populer Jokowi selama 5 (lima) Tahun ini tidak berjalan mulus. Hal ini dapat di buktikan dengan demo yang di lakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tanah Untuk Rakyat di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur dan Walikota Jakarta Timur, Rabu 17 Juli 2019.
Masyarakat yang demo berasal dari 3 (tiga) Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman. Warga mengeluhkan tidak adanya Informasi yang jelas dalam perubahan kategori K3 menjadi K1, bahkan lebih jauh lagi oknum PTSL melakukan pungli saat pembagian sertifikat di lapangan dengan meminta uang ke warga kisaran 2-5 juta rupiah padahal program PTSL ini sudah disubsidi dari pemerintah pusat dan juga daerah, dan juga tidak jelasnya kapan pembagian sertifikat tanah setelah mendaftar 2 tahun. Ujar Made koordinator aksi saat diwawancara.
“Bersama ini, Aliansi Tanah Untuk Rakyat menggugat: 1. Tangkap dan berantas mafia pertanahan di Jakarta Timur. 2. Tangkap dan adili oknum pelaku pungli PTSL di Jakarta Timur. 3. Pemda harus proaktif memberikan pelayanan informasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL.
4. Kepolisian RI harus turut serta mensukseskan program PTSL.
5. Reformasi birokrasi BPN demi terwujudnya reformasi agraria,” Ujar Gilbert Pasaribu dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi bentrok karena pendemo langsung di hadang oleh warga sekitar yang mengaku tergangu karena berisik. Bahkan, beberapa calo/preman yang ada di sekitar BPN sempat merusak mobil dan menggunting kabel sound sistem untuk menghentikan aksi demo. Namun bentrokan tersebut tidak berlangsung lama dan bisa di redam pihak kepolisian. (MrG)
