Demokrat Minta Negara Hadir Tangani Konflik Papua

  • Bagikan

JAKARTA, harianindonesia.id – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna terakhir anggota DPR masa jabatan 2014-2019 yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/09).

Dalam rapat ini, para anggota DPR menyampaikan pandangan dan aspirasi nya terkait isu nasional yang belakangan terjadi. Salah satu masalah yang diangkat adalah masalah kisruh yang terjadi di Wamena, Papua.

Seperti yang disampaikan oleh Didi Irawadi, anggota DPR dari Partai Demokrat, dalam hal ini meminta pemerintah khususnya aparat, baik TNI maupun Polri perlu penanganan khusus dan lebih mengutamakan pencegahan agar tidak lagi jatuh korban yang lebih banyak di Wamena, Papua.

“Terkait kerusuhan Papua, saya kira ini masalah yang serius. Saya kira negara mesti hadir turun tangan. Ini sudah berlarut-larut, berminggu-minggu. Saya meminta negara khususnya Kapolri, Panglima TNI segera turun tangan. Yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Didi

Pernyataan Didi disanggah oleh Jimmy Demianus, anggota DPR dapil Papua dari Fraksi PDIP. Jimmy menyangkal negara tak hadir di Papua dan meminta publik untuk mempercayai Jokowi bekerja menuntaskan konflik Papua.

“Saya tidak sepakat negara tidak hadir. Jangan ganggu beliau (Jokowi) sedang berusaha mengurusi Papua. 92 persen kami pilih Jokowi,” kata Jimmy.

Jimmy berpandangan, konflik yang terjadi di Papua karena sistem politik di sana serta pelaksanaan UU Otonomi Khusus (UU Otsus) yang belum maksimal. Jimmy pun meminta agar pemilihan kepala daerah kewenangannya dapat dikembalikan ke DPRD.

“Untuk Papua, pemilihan kepala daerah kembalikan ke DPRD. Kami rekomendasikan UU Otsus diperbaiki. (Sebagai contoh) di Selandia Baru juga bagus untuk reformasi bidang politik,” tuturnya.

SIMAK JUGA :  Ini Alasan Istri Tidak Pilih Cerai Walau Diselingkuhi Suami

Ia juga membantah tak ada konflik etnis antara orang Papua dengan etnis lain, seperti Minang dan Makassar. Hanya saja karena sistem politik, maka tidak banyak orang asli Papua yang duduk di parlemen daerah.

“Yang berikut, saya ingin sampaikan, saya ini dipilih orang Minang. Kami tidak pernah punya masalah dengan mereka, dengan Bugis, Makassar. Ini akibat dengan sistem politik yang berubah-ubah. Dengan uang terbanyak, akibatnya orang Asli Papua tak ada yang duduk di DPRD,” tandasnya.(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *