Benny Wenda
JAKARTA – Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan Kemerdekaan Papua. Deklarasi itu tak dia sampaikan di Tanah Papua, tetapi disampaikan melalui siaran pers di situs resmi ULMWP pada 1 Desember lalu.
Dalam pernyataannya, Benny tak akan lagi tunduk pada konstitusi dan hukum Indonesia. Papua akan memiliki hukum dan konstitusi sendiri.
Selain mendeklarasikan kemerdekaan Papua, Benny juga menyatakan bahwa dirinya telah diangkat sebagai Presiden Sementara dari Pemerintahan Sementara Republik Papua.
“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta,” kata Benny.
“Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Benny.
Deklarasi yang digaungkan Benny ini justru direspons negatif oleh pejuang kemerdekaan Papua lainnya yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Mereka menolak klaim sepihak yang digaungkan Benny. Apalagi klaim berkaitan dengan Benny yang menjadi presiden sementara itu.
“Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon dalam keterangan tertulis.
OPM menganggap klaim kemerdekaan yang digaungkan Benny justru bisa merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung.
Sebby bahkan menuding Benny tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua.
“Menurut hukum international Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya di negara asing yaitu di negara kerajaan Inggris itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia,” kata dia.
Deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda tak berdampak signifikan terhadap situasi di Papua sendiri. Hal ini diungkap oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI Kolonel Czi IGN Suriastawa. Kata dia, wilayah Papua sejauh ini masih dalam keadaan kondusif.
Suriastawa mengatakan gerakan deklarasi yang digaungkan oleh Benny Wenda itu akan menjadi urusan penegak hukum. TNI hanya memastikan saat ini situasi di Papua aman terkendali.
“Landai saja di Papua. Biar BW (Benny Wenda) ditangani polisi karena diduga mengarah pada undang-undang makar,” kata dia.
Meski begitu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintahan Joko Widodo tak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara yang digaungkan Benny Wenda.
Menurutnya, pemerintah harus segera menangani permasalahan yang berlarut-larut ini dengan pendekatan yang komprehensif agar Papua tidak bernasib seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesia.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” kata Sukamta seperti dikutip CNN Indonesia.
Susilo
