DEKLARASI – Sejumlah tokoh nasional dipromotori Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo mendeklerasikan KAMI di Tugu Tani, Jakarta, Selasa (12/8).
Jakarta, Harianindonesia.id ‐‐ Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dipromotori Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo dengan memelihara Semangat 212 dinilai Partai Golkar berpotensi memecah belah bangsa.
“Kalau akhirnya itu hanya ingin terus membangkitkan semangat 212, yang berlandaskan politik identitas, itu justru bukan menyatukan bangsa, justru akhirnya memecah bangsa dengan terus membuat perbedaan di antara warga negara. Ini yang tidak baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).
Dave mengamini bahwa setiap orang, termasuk Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo berhak memiliki agenda politik, berserikat, atau berorganisasi.
Walaupun demikian, Dave mengingatkan bahwa agenda politik yang dibawa tidak boleh berangkat dari keinginan untuk terus membangkitkan semangat gerakan 212.
Gerakan 212 adalah sebuah aksi demonstrasi besar yang terjadi di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2016
Kala itu, mereka menuntut mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu juga merupakan calon gubernur petahana dalam Pilkada 2017, dihukum dalam kasus penodaan agama.
KAMI, yang baru saja dideklarasikan, di dalamnya tergabung sejumlah petinggi Front Pembela Islam (FPI) yang dulu aktif mendukung aksi 212.
Gerakan 212 ini kemudian kerap dikaitkan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 silam.
Dave mengaku tidak masalah dengan langkah Gatot, Din, dan sejumlah tokoh lainnya mendeklarasikan gerakan KAMI.
Melahirkan Solusi
Namun, ia mengingatkan gerakan KAMI harus mampu melahirkan solusi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan dukungan data yang kuat. Dave pun mempertanyakan ancaman yang hendak diselamatkan oleh KAMI.
“Kalau lihat ada permasalahan dengan bangsa ini sampaikan dengan solusinya juga, jangan hanya teriak masalah-masalah Indonesia butuh diselamatkan, ya selamatkan dari mana masalahnya apa, apa yang mesti dikerjakan, [silakan] sampaikan dan buktikan dan kerjakan,” kata Dave.
“Jangan hanya sekadar bisa meneriakkan dan menjelek-jelekan pemerintah, menyalahkan Presiden Jokowi, tanpa memberikan solusi yang jelas, tanpa memberikan bukti-bukti yang kuat,” lanjutnya.
Tidak Cukup Deklarasi
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan bahwa menyelamatkan Indonesia tidak cukup hanya membuat acara deklarasi. Menurutnya, menyelamatkan Indonesia harus dilakukan dengan kerja-kerja yang konkret serta nyata.
Dia juga berkata bahwa Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda saat ini. Jokowi dan seluruh jajaran menteri, lanjutnya, sedang bekerja keras agar Indonesia dapat menekan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala sektor.
“Di saat negara-negara lain sedang mengalami resesi ekonomi, Presiden Jokowi dengan para menteri-menterinya terus berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” kata Ace.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu pun mempertanyakan parameter yang digunakan untuk menyebut bahwa pemerintahan Jokowi telah menyimpang. Ia juga bertanya, apakah pemerintahan Jokowi telah melanggar peraturan negara tertentu selama ini.
“Kalau dikatakan bahwa pemerintahan ini menyimpang, parameternya apa? Adakah yang dilanggar dari pengaturan negara yang selama ini dijalankan Pemerintahan Jokowi?” kata Ace.
Ace lalu mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong serta saling berbagi tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, segenap elemen bangsa juga harus bersatu untuk memulihkan ekonomi agar stabilitas ekonomi terjaga dan tidak terjerumus ke dalam resesi ekonomi seperti yang sudah dialami oleh sejumlah negara.
Tiga Skenario KAMI
Sementara itu, Pemilik Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny Januar Ali atau yang akrab disapa Denny JA dalam kesempatan terpisah, membeberkan tiga skenario yang mungkin dimainkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
“Terhidanglah tiga skenario,” kata Denny JA dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8).
Menurut dia, tiga skema tersebut terbuka karena arah politik praktis tidak bisa diduga atau seperti bola liar. Dia berkata, politik praktis bisa didesain masuk dan keluar dari pintu yang berbeda.
Skenario pertama, dia menerangkan, KAMI membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhir 2024. Namun, menurutnya, KAMI belum cukup kuat untuk menjatuhkan Jokowi saat ini.
Skenario berikutnya, lanjut dia, gerakan KAMI membesar dan segera menemukan calon presiden yang populer untuk diusung pada 2024 mendatang. KAMI, menurut Denny JA, bisa menjadi pemimpin dengan menggandeng partai politik tertentu nantinya untuk mengusung capres pada Pemilu 2024.
Menurut dia, skenario ini hanya terbuka jika KAMI solid hingga 2024. Namun, katanya, kekuatan KAMI juga menjadi kekurangannya. Denny JA berkata, KAMI berpotensi pecah ketika harus fokus hanya pada satu pasangan capres dan cawapres saja, karena keberadaan tokoh yang beragam di dalamnya.
“Ini skenario kedua, KAMI menjadi civil society yang ikut melahirkan the next presiden Indonesia tahun 2024. Namun ini hanya terjadi jika KAMI mendukung capres yang saat itu paling populer,” ujarnya.
Skenario terakhir, kata Denny, yakni KAMI akan hadir sebagai bunga demokrasi belaka atau sekadar pemanis pemerintahan saat ini.
Dalam skenario ini, katanya, KAMI tak menjatuhkan Jokowi sebelum 2024 dan tidak mengusung pasangan capres dan cawapres untuk 2024. “KAMI hadir sebagai gerakan moral belaka,” tuturnya.
Jangan Diremehkan
Meski begitu, Denny JA berkata bahwa KAMI tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya KAMI lahir dalam kondisi banyak rakyat yang tengah cemas dan marah atas situasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Menurutnya, KAMI adalah sebuah gerakan politik yang lahir dalam konteks krisis ekonomi yang berpotensi segera mendapatkan pesona ekstra. KAMI dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan politik alternatif bila berhasil merebut harapan publik akan perubahan.
Selain itu, lanjut Denny JA, KAMI juga tidak bisa dianggap remeh karena diisi oleh beraneka tokoh lapisan strategis mulai dari Din Syamsuddin, Rokhmat Wahab, Gatot Nurmantyo, serta anggota keluarga proklamator dan mantan presiden yakni Rachmawati Soekarnoputri, Meutia Hatta, dan Titiek Soeharto.
“Din Syamsudin berakar di ormas besar Muhammadiyah. Rokhmat Wahab berakar di ormas besar Nahdlatul Ulama dan istrinya [adalah] cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara Gatot Nurmantyo berakar pada dunia militer dan sebagian pengusaha besar,” tuturnya.
“Bertaburan pula intelektual publik di dalamnya. Mereka yang selama ini mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan seolah menemukan forum besar bersama,” imbuh dia.
Ketiga, ucap Denny JA, KAMI tidak bisa dianggap remeh karena lahir di era kekosongan oposisi. Menurutnya, kehadiran oposisi di era krisis ekonomi itu ibarat hukum besi politik.
Kata Denny, tidak ada manusia super yang bisa mengendalikan sebuah negara nasional yang tengah gelisah agar tertib tanpa oposisi.
PKS Siap Bekerjasama
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya siap bekerja sama dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang baru saja dideklarasikan sejumlah tokoh.
“[Kami] siap bekerja sama untuk perbaikan bangsa,” kata Mardani, Selasa (18/8).
Mardani menyampaikan bahwa semua inisiatif masyarakat untuk membangun negeri perlu dihargai. Menurutnya, persepsi menyelamatkan negeri bisa banyak versi dan semua persepsi sah serta legal selama dilakukan dalam koridor hukum dan perundang-undangan.
Mardani mengatakan PKS juga akan terus berusaha menyelamatkan Indonesia sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.
“Kami sebagai partai politik akan terus berusaha menyelamatkan Indonesia melalui jalur parlemen dan pemerintahan sesuai hukum dan perundang-undangan,” ujarnya.
(AWE/*)
