Pakar Komunikasi, Ade Armando, menyebut ada politisi busuk di balik poster seruan aksi nasional untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kebijakannya.(Tangkap layar.ist
JAKARTA – Media sosial (medsos) dihebohkan dengan beredarnya poster bernada provokatif dan memanaskan situasi. Poster tersebut bertajuk: Jokowi End Game. Selain itu, ada ajakan kepada massa untuk menggeruduk Istana Negara pada Sabtu (24/7) besok
Dalam selebaran itu, disebutkan akan ada aksi massa demonstrasi yang dilakukan pada Sabtu 24 Juli 2021 dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara.
Poster ini mengajak orang menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Jokowi End Game: Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya,” demikian bunyi ajakan dalam poster yang dilihat FIN di sejumlah medsos, Jumat (23/7)
Poster ini turut mencantumkan sejumlah lambang. Mulai dari Gojek, Grab, dan Shopee Food. Tertera pula lambang aliansi mahasiswa dan paguyuban pedagang kaki lima.
Namun , tidak ada kontak person yang tercantum dalam sebaran tersebut. Ketika ditelusuri sumber penyebar di Medsos, seruan poster ini justru disebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya. Salah satunya oleh laki-laki berinisial AS.
Dia diketahui karyawan sebuah restoran siap saji. Entah apa motifnya menyebarkan poster Jokowi End Game ini. Belum diketahui siapa aktor intelektual di balik penyebaran poster itu. Motifnya jelas: Ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta masyarakat mengurungkan niatnya. Alasannya, pandemi COVID-19 saat ini masih belum selesai. “Kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID-19 yang masih tinggi,” ujar Argo di Jakarta, Jumat (23/7).
Jenderal polisi bintang dua ini menegaskan aparat akan bertindak tegas jika massa nekat tetap turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. “Kalau memang dilakukan dan mengganggu ketertiban umum, tentu akan kita amankan. Ini dilakukan demi ketertiban dan keselamatan seluruh masyarakat,” tegas Argo.
Aksi demonstrasi, lanjut Argo, bukan satu-satunya cara untuk berpendapat. Terlebih di masa pandemi COVID-19, turun ke jalan hanya akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online, dan lain-lain,” terangnya.
Sementara itu, Komunitas ojek online yang tergabung dalam Persatuan Driver Gojek Indonesia (PDGI) menegaskan tidak terlibat rencana unjuk rasa penolakan PPKM.
“PDGI tidak ada niat ikut serta mengenai beredarnya kabar seruan aksi nasional. Selain merasa tidak perlu ikut berpolitik, kami memilih fokus mencari nafkah untuk keluarga ketimbang demonstrasi,” kata Pendiri PDGI Jefry Supriyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/7). PDGI, lanjut Jefry, tidak pernah menyerukan aksi unjuk rasa yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada 24 Juli 2021.(FN)
