TODUNG MULYA LUBIS DAN HASTO KRISTIYANTO
JAKARTA – Harianindonesia.id –
Pakar Hukum Nasional yang kini menjabat Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah yang paling tidak demokratis sejak Reformasi ’98.
Penilaian itu didasari Todung berdasarkan sejumlah fakta di lapangan selama masa kampanye menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.
“Fakta membuktikan adanya upaya untuk memenangkan salah satu paslon dan adanya dugaan kecurangan yang telah diamati. Ini dalam masyarakat, yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron client, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya,” kata Todung pada konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, (17/1/2024).
Dia menunjukkan, salah satu dugaan kecurangan terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seiring munculnya rekaman suara ajakan memilih Prabowo-Gibran, yang diduga dilakukan pejabat setempat.
Pada rekaman tersebut, pejabat setempat, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim, Polri, dan Pj Bupati Batu Bara, yang diduga meminta warganya memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.
Todung juga merujuk pada sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira, sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai “voting behavior.”
Dari wilayah Timur Indonesia, aktivis HAM itu juga menyoroti video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.
Di tempat yang sama, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kritiyanto menyoroti munculnya papan reklame Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Capres 2 Prabowo Subianto. TPN, menurut Hasto, akan melaporkan hal tersebut.
“Itu bukan hanya wali kota, presiden juga tampil di baliho dan tv, terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini adalah satu hal yang kita tak pernah bayangkan saat Pilpres. Politically incorrect! Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” ujar Hasto.
Senada dengan Hasto, Todung juga menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya bekerja berdasarkan laporan, bukan melakukan tindakan preventif dengan melakukan investigasi di lapangan agar mencegah kecurangan.
“Ini Pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” kata Todung. (*)
7/1 12.52] +62 877-8878-4195: *Intimidasi-Kecurangan Makin Masif di Pemilu 2024, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Minta Masyarakat Jadikan Handphone Sebagai Alat Perjuangan*
*TPN Sampaikan Dugaan Kecurangan di Tiga Daerah*
Jakarta – Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, meminta rakyat menjadikan gawai handphonenya sebagai alat perjuangan melawan berbagai intimidasi dan kecurangan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi persnya di Media Center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Hasto awalnya menyampaikan, jika saat ini berbagai dugaan intimidasi dan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu terungkap akibat adanya gerakan rakyat.
“Terungkapnya berbagai bentuk intimidasi yang diam-diam, ada pergerakan rakyat untuk merekam. Ini menunjukan kekuatan perlawanan akibat intimidasi,” kata Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini pun menyampaikan, jika TPN Ganjar-Mahfud pun sangat mengapresiasi jika ada masyarakat yang berani mengungkap adanya intimidasi dan kecurangan demi Pemilu yang jujur dan adil.
Ia pun lantas meminta masyarakat untuk terus menjadikan handphonenya atau alat perekam lainnya sebagai perjuangan. Menurutnya, setiap ada pergerakan mencurigakan terkait indikasi kecurangan di Pemilu harus direkam.
“Untuk itu handphone harus menjadi alat perjuangan dan rakyat masyarakat silakan setiap ada pertemuan-pertemuan yang mencurigakan bawa lah alat-alat perekam,” tuturnya.
“Sehingga mereka yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” sambungnya.
Di sisi lain, Hasto menyampaikan, soal alasan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud selalu dihadang dengan kecurangan dan intimidas. Hal itu karena kepimpinan Ganjar-Mahfud yang berasal dari bawah.
“Mengapa Ganjar-Prof Mahfud MD harus dihadang dengan cara-cara seperti ini karena kepemimpinan pak Ganjar-Prof Mahfud muncul dari bawah,” katanya.
Bahkan, kata dia, berkat kepemimpinan Ganjar-Mahfud tersebut sampai membuat kompetitornya yakni Prabowo Subianto ketakutan berhadapan di Pilpres 2024.
“Bahkan pak Prabowo pun takut saking takutnya dengan pak Ganjar bicara omong pun hilang huruf G nya sehingga menjadi omon omon itu huruf G aja sampai ditakuti sama pak Prabowo,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Todung Mulya Lubis menyampaikan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi di tiga daerah.
Pertama, pelanggaraan yang dilakukan oleh Sekda Pemerintahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi dalam acara Rembuk Guru di museum daerah setempat.
Kemudian dugaan pelanggaran ke dua, kata dia, yakni adanya anggota Forkopimda di kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang melakukan pembicaraan soal pengarahan pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Lebih lanjut, dugaan pelanggaran yang ketiga yakni adanya Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
“Jadi saya ingin minta ya melalui forum ini melalui press briefing ini kepada semua pihak saksi-saksi yang mendengar mengetahui hal ini untuk tidak takut. Taruhannya itu adalah nasib bangsa ini. Taruhannya adalah nasib kita semua masa depan kita. Kita tidak ingin pemilu kita pilpres kita cacat kita tidak ingin pemilu kita itu dianggap sebagai pemilu KW-KW pemilu kacangan,” katanya. (*)
Awaluddin Awe
