Foto ilustrasi logo Perludem
JAKARTA, Harianindonesia.id –
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan tanggapan serius terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden dan Menteri boleh berpihak di Pilpres 2024.
Perludem menegaskan kondisi ini menjadi sinyal pembenaran kecurangan Pemilu 2024 oleh para Aparat Negara sebagaimana banyak diduga sebelumnya.
“Berkaitan dengan hal itu, kami mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya dan juga meminta Bawaslu agar menindak tegas serta bertanggungjawab atas ketidaknetralan aparat dalam pelaksanaan Pilpres 2024 ini. Kami juga mendesak aparatur negara menghentikan segala kegiatan pendukungan terhadap peserta Pemilu tertentu,” tulis Siaran Pers yang dikirim ke Redaksi Harianindonesia.id, Rabu (24/1/2024).
Untuk membaca secara utuh sikap Perludem terhadap pernyataan Presiden Jokowi, maka kami menurunkan secara utuh pernyataan Perludem disini :
Jakarta, 24 Januari 2024
Hari ini, 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara.
Merespon pernyataan Presiden Jokowi
tersebut kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Pernyatan Presiden sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024. Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah Calon Wakil
Presiden Nomor Urut 2, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis;
2. Pernyataan Presiden Jokowi dipastikan hanya merujuk pada ketentuan Pasal 281 ayat
(1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan; dan
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. Padahal, di dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya di dalam Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 terdapat larangan kepada “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye”.
Dalam konteks ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara. Sehingga ada batasan bagi Presiden dan Pejabat Negara lain, termasuk Menteri untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye.
Dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi
menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu.
Termasuk juga tindakan Menteri, yang melakukan tindakan tertentu, yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. Apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara;
4. Di dalam Pasal 283 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juga terdapat ketentuan yang mengatur soal pejabat negara yang serta aparatur sipil negara yang dilarang
melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.
Ketentuan itu berbunyi “Pejabat negara, pejabat structural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”.
Ketentuan ini jelas ingin memastikan, pejabat negara, apalagi selevel presiden dan Menteri untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu
tertentu.
Bahkan larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas, sebelum, selama, dan sesudah kampanye.
Kerangka hukum di dalam UU Pemilu dapat disimpulkan ingin memastikan semua pejabat negara yang punya akses terhadap program, anggaran, dan fasilitas negara untuk tidak menyalahgunakan jabatannya
dengan menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Berdasarkan uraian diatas, kami mendesak untuk segera:
1. Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak, karena ini akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu, dan berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu
dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis;
2. Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan
pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu, dan menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu;
3. Mendesak kepada seluruh pejabat negara, seluruh apartur negara untuk
menghentikan aktifitas yang mengarah pada keberpihakan, menyalahgunakan
program pemerintah yang mengarah kepada dukungan pada peserta pemilu tertentu;
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Khoirunnisa Agustyati (Direktur Perludem)
Fadli Ramadhanil (Manager Program Perludem)
(*)
Awaluddin Awe
