Perwakilan aksi massa GRK dipimpin Ronald diterima oleh perwakilan Bawaslu disela sela aksi massa di Bawaslu, Senin (19/2/2024). (Foto : Dok pribadi)
Jakarta, HARIANINDONESIA.ID –
Aksi massa yang menamakan dirinya Gerakan Keadilan Rakyat menggelar demonstrasi di depan Kantor Bawaslu RI di Jakarta Pusat, Senin (19/2). Massa menuntut Bawaslu untuk bersikap soal pemilu yang dinilai curang.
Massa memenuhi sebagian Jalan MH Thamrin di depan Kantor Bawaslu. Mereka membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan.
Beberapa poster di antaranya bertuliskan ‘Pemilu 2024 Curang, Rakyat Tidak Percaya’, ‘Selamatkan Demokrasi Tolak Pemilu Rekayasa’.
Ada juga poster bertuliskan ‘Bawaslu Mandul, Makan Gaji Negara, Tapi tak Bekerja Abaikan Kecurangan dan Pelanggaran’.
Dari mobil komando, salah seorang pedemo meminta Bawaslu untuk bersikap terkait jalannya Pemilu yang dinilai curang.
“Kecurangan terjadi sebelum, saat Pemilu dan setelah Pemilu. Bawaslu jangan mandul,” kata seorang massa.
Sementara itu, aparat kepolisian memasang barier beton yang disertai kawat berduri di depan Kantor Bawaslu. Aparat juga berdiri berbaris di depan kantor.
Para demonstran sempat mencoba menerobos barikade yang dipasang polisi.
Aksi itu terjadi tidak lama usai seorang perwakilan massa bertemu dengan perwakilan Bawaslu. Mereka menyampaikan tuntutan terkait Pemilu.
Tidak lama, tiba-tiba beberapa massa maju dan terlibat dorong-mendorong dengan barikade polisi di depan Kantor Bawaslu. Aksi dorong mendorong terjadi beberapa menit, massa berusaha untuk maju namun dihalangi oleh polisi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro pun meminta massa untuk tenang.
“Saya minta tenang, cukup-cukup. Silahkan sampaikan aspirasi. Tolong saling menghormati,” kata Susatyo melalui pengeras suara.
“Menyampaikan aspirasi, bukan memaksakan aspirasi,” imbuh Susatyo.
Hingga kini, aksi demonstrasi yang menuntut Bawaslu untuk bersikap soal Pemilu yang dinilai curang ini, masih berlangsung.
Di sisi lain, di depan Kantor Bawaslu hingga saat ini juga muncul sekelompok massa lain. Mereka membawa satu mobil komando.
Kinerja Bawaslu Buruk
Koordinator Gerakan Keadilan Rakyat Ronal Mulia Sitorus dan Waklnya, Dass Al Manar Tanjung dalam rilisnya kepada wartawan, sehari sebelum aksi mengatakan bahwa Bawaslu sebagai bagian dari institusi pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang jujur adil dan berdasarkan etiika moral, telah menunjukan kinerja yang buruk di Pemilu 2024.
Begitu banyaknya kesalahan baik teknis
dan non-teknis yang dikerjakan KPU tidak diberikan peringatan keras dan Bawaslu mengabaikan fungsi
tanggung jawabnya mengawasi pemilu.
Padahal undang- Undang telah memerintahkan Bawaslu, sebagai
pelaksana pengawasan pemilu secara jujur dan adil.
Bawaslu diduga menjadi kepanjangan kaki tangan penguasa untuk melakukan pembiaran atas ketidak adilan
dari sejak kampanye, pelaksanaan pemilu 14 februari 2024 sampai pasca pemilu. Selain itu terkesan,
bawaslu telah bersikap diskriminatif dan berpihak pada paslon tertentu.
Oleh karena itu, katanya, GRK menuntut bawaslu untuk mempertanggung jawabkan hasil buruk pemilu sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai salah satu unsur
terlaksananya pesta Demokrasi yang damai.
Gerakan Keadilan Rakyat yang terdiri dari masyarakat sipil ini menuntut :
1. BAWASLU memberikan informasi data valid kepada perwakilan Gerakan Keadilan Rakyat, apa yang
sudah di lakukan BAWASLU atas terjadinya pelanggaran berat dan indikasi kecurangan pemilu.
2. Menuntut BAWASLU untuk memberikan pernyataan disemua media online dan electronic, atas dugaan
kecurangan pemilu dan menjelaskan secara langsung hasil pemilu yang dicurigai tidak benar dan
menyatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak professional, tidak berintegritas, transparan, jujur dan
adil.
3. Bila kedua tuntutan kami diatas tidak dapat dilaksanakan, kami mendesak Ketua dan Komisioner Bawaslu
mundur dari jabatannya, karena buruknya kinerja BAWASLU.
4. Mendesak DPR RI untuk membentuk Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang
berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Tuntutan dan desakan kami diatas didasari bahwa bawaslu sebagai salah satu institusi penyelenggara
pemilu, terkesan mengabaikan pengawasannya serta tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat selama kampanye terkait baliho yang dirobek, intimidasi, perilaku manipulasi suara sejak di TPS, perhitungan sistem IT aplikasi KPU yang kacau, sehingga membuat banyak kegusaran masyarakat sipil sebagai peserta pemilu yang memiliki hak atas suara yang sudah diberikan pada pemilu 14 februari 2014 tidak sebagaimana
mestinya dan menjadi sia-sia.” Tulis pernyataan GRK.
Jika bawaslu tidak segera tanggap atas dugaan kecurangan pemilu, bisa jadi rakyat tidak akan percaya
terhadap pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Aksi Massa di KPU
Sementara itu, aksi Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mengibarkan bendera kuning dan membakar ban di kawasan depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sebagai aksi protes kecurangan Pemilu 2024.
“Kita menggunakan atribut-atribut bendera kuning itu menandakan bahwa demokrasi kita hari ini telah mati,” ujar Jenderal Lapangan aksi Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, Afandi Ismail saat ditemui di lokasi, Senin (19/2).
“Dan lihat yang hari ini turun banyak dari kalangan ibu-ibu, yang mana kita tahu kalau kalangan ibu-ibu sudah turun pasti itu semangatnya semangat dari hati nurani mereka,” kata dia.
Seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Jalan Imam Bonjol arah Bundaran HI ditutup dengan barier beton berduri, begitu juga arah sebaliknya. Sejumlah aparat keamanan turun mengamankan aksi ini.
Para massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan ‘Kami menolak Pilpres curang. Bubarkan KPU atau ganti. Bawaslu jalankan fungsimu. Diskualifikasi paslon nomor 02’.
Ada pula spanduk ‘Tolak KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Jokowi penjahat demokrasi. Reformasi gagal total’. Selain itu, ada tulisan ‘Bendera kuning untuk Ketua KPU dan Jokowi’.
Mereka juga sempat membakar ban di aksi kali ini.
Afandi menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan yang murni dari masyarakat sipil, meskipun ada massa aksi yang berasal dari unsur relawan.
Lebih lanjut, Afandi mengatakan pihaknya membawa tiga poin tuntutan dalam aksi kali ini. Pertama, melawan segala bentuk cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Afandi menilai Jokowi telah sangat terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam proses pemilu 2024 ini. Ia menyoroti kegiatan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di depan Istana yang dilakukan Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, hal itu merupakan bentuk politisasi bansos yang sangat memalukan dan dipertontonkan oleh presiden. Afandi menilai hal itu bertalian dengan status Jokowi yang juga sebagai ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Kedua, menolak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu.
“Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan itu sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja,” kata Afandi.
Ketiga, mereka mengajak kepada seluruh lembaga pendidikan tinggi untuk tidak bungkam dengan hasil hitung cepat atau quick qount yang dikeluarkan sejumlah lembaga.
Mereka menilai para lembaga itu bukan lembaga survei, namun esensinya adalah konsultan pemenangan.
“Nah ini perlu kita tolak hasil quick count tersebut karena ini akan menggiring opini publik, akan menyesatkan publik,” kata Afandi.
“Apalagi kemarin 02 hanya berdasarkan dari quick count, dia langsung mendeklarasikan kemenangan. Padahal ada lembaga KPU yang lembaga legitimate negara, mestinya tunggu dulu hasil dari KPU baru kemudian melakukan deklarasi kemenangan,” kata dia. (*)
Editor : Awaluddin Awe
