Jakarta, HARIAN Indonesia.ID ‐‐ Presiden Joko Widodo disebut belum memutuskan membuka kembali sekolah dan pesantren di tengah pandemi virus corona(covid-19).
Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan delapan tokoh lintas agama secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6). Pertemuan ini dihadiri oleh Helmy Faishal Zaini (PBNU), Abdul Mu’ti (PP Muhammadyah), Muhyiddin Junaidi (MUI), Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi), dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin).
“Untuk pembukaan kembali sekolah dan pesantren belum ada keputusan. Kita harus hati-hati akan nasib 54 juta siswa kita,” ujar Jokowi seperti dikutip CNNIndonesiacomdari rilis Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).
Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini fokus menyiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktivitas perekonomian dan ibadah secara bertahap menjelang tatanan hidup baru atau new normal.
Menurut Jokowi, penerapan New Normal ini bisa mulai dijalankan di wilayah yang nihil kasus corona.
“Ada 120 kabupaten/kota yang tidak ada kasus sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal,” katanya.
Mantan wali kota Solo itu mengungkapkan rasa syukurnya lantaran masyarakat tidak panik selama menghadapi pandemi corona. Menurut Jokowi, pemerintah memang sangat berhati-hati dalam menyampaikan berbagai penanganan corona kepada masyarakat. Sebab dari keterangan pakar, kepanikan dapat menurunkan 50 persen imunitas.
“Jadi bukan pemerintah tidak serius, tapi lebih karena kehati-hatian itu. Lihat saja, bahkan negara besar seperti USA pun mengalami kerusuhan berkepanjangan,” ucap Jokowi
Jokowi juga menyampaikan keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini menimbang otoritas Arab Saudi yang belum memberi sinyal terkait penyelenggaraan haji imbas pandemi corona.
“Berhubung hal ini membutuhkan persiapan, dan waktu untuk itu sudah tidak memadai, maka kita putuskan tidak akan memberangkatkan haji tahun ini,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah dalam menangani corona. Namun ia mengingatkan agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain.
“Kita berharap komunikasi para pejabat kepada masyarakat satu irama dan tidak bertentangan satu sama lain. Kita di lapangan kesulitan menghadapi masyarakat kalau hal ini berlangsung terus menerus,” tuturnya.
Sementara Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, menyatakan agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan dan berbagai habit baru dalam memasuki masa new normal.
“Tanpa disiplin, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah akan sia-sia, dan masyarakat akan terus berada dalam bayang-bayang penularan covid ini,” ucapnya.
(Awe)
