JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin delegasi Indonesia di sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss.
Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional sampai global.
“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis 6 Juli 2023 dalam keterangan tertulis Biro Humas Hukum dan Kerja Sama yang diterima OrbitIndonesia.
Yasonna menjelaskan, Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional.
Menurutnya, kerja sama internasional akan memberikan banyak manfaat.
“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.
Dalam momentum sidang WIPO ini, Indonesia akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional.
Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.
Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.
Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6 sampai 14 Juli 2023.
Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia adalah salah satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statement-nya dalam sidang ini.
Yasonna memimpin delegasi Indonesia didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa, Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri. ***
