Dr MARKONI, SH,MH
JAKARTA (Harianindonesia.id) : Calon Ketua Umum DPP PKDP Dr Markoni SH,MH menegaskan bahwa dirinya siap bertarung secara demokratis di forum Mubes PKDP 1-3 Maret 2023 yang digelar di Hotel Trumtun Padang.
“Secara pribadi saya tidak ada masalah apabila pemilih memang menginginkan saya bertarung dengan Caketum lain dalam Mubes PKDP. Justru bagus untuk menunjukan demokrasi hidup di PKDP,” ujar Mayjen TNI (Purn) Dr Markoni SH,MH kepada wartawan, usai pertemuan khusus dengan sejumlah pendukung di salah satu tempat di Jakarta, Kamis (23/2/2023) malam.
Markoni mendengarkan informasi bahwa sudah terjadi dua arus pendukung caketum menjelang Mubes PKDP di Padang. Satu mendukung Markoni dan lainnya mendukung Jhon Kennedy Azis yang saat ini masih menjabat anggota DPRRI dari Partai Golkar.
Menurut Markoni, proses demokrasi di semua tingkatan tidak boleh dihambat. Sebab hal itu mencerminkan kesadaran hukum dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat.
Sebagai mantan Pembina Hukum di Mabes TNI, Markoni sangat memahami dinamika demokrasi yang terjadi di semua aspek, termasuk di PKDP sendiri. Kondisi itu, menurut Markoni menunjukan ughang Piaman sangat dinamis dan hati hati dalam memilih calon pemimpinnya.
Markoni menamsilkan itu dari kebiasaan ughang Piaman dalam memilih menantu, yang merupakan pemimpin anaknya dalam rumahtangga anak mereka.
Pertama yang dilihat dulu adalah tampak depannya. Raut muka harus cakep, tinggi tubuh, berdegap dan kulit bersih.
Kedua, kurenahnya. Sikap mental atau attitudenya. Pandai menghargai orang tua, sayang kepada kakak dan adiknya, menghargai sesama besar dan taat beragama.
“Terakhir yang dinilai adalah pekerjaannya. Sosok jarami keluarganya dan hubungan keluarga dengan keluarga lainnya. Itu makanya ada tradisi bajapuik atau mambali di Piaman Laweh,” jelas mantan Kepala Pembinaan Hukum Mabes TNI ini.
Demikian pula halnya dalam memilih pemimpin masyarakat, kelompok dan daerah, sebut lelaki bertubuh tinggi ramping ini, juga menggunakan parameter yang sama. Mereka, dalam istilah manajemen SDM, memilih calon pemimpin dengan seminimnya resiko yang terjadi.
“Jadi kalau saya kaitkan dengan suasana demokrasi menjelang Mubes PKDP, itu menunjukan bahwa PKDP menggunakan cara cara masyarakatnya dalam memilih minantu dan pemimpinnya. Cuma saja kalau memilih minantu kompetisinya tidak seterbuka memilih Caketum PKDP,” papar Markoni sambil tertawa ringan.
Putra Piaman Laweh asal Nareh, Kota Pariaman ini meyakini bahwa para pemilih di Mubes akan memilih calon ketum yang memenuhi persyaratan yang diharapkan tadi. Bahkan dalam memilih keyakinan itu, ughang Piaman setau Markoni tidak akan terbujuk rayu manis calon atau Timses segala.
Sebab apa, kata Markoni, Ketua yang dipilih di PKDP bukan jabatan politik tetapi amanah. Seseorang yang diberikan amanah pasti akan dinilai dulu kesungguhan dan kemauannya. “Beda dengan memilih jabatan politik. Secara praktik bawah tangan memang cenderung menggunakan trik bujuk rayu dan sebagainya,” ujar Markoni sambil tertawa lepas lagi.
Selain itu, papar Markoni, siapa saja yang memiliki kemauan dan keinginan menjadi Ketua umum organisasi kemasyarakatan pasti sudah siap dengan segala upek puji, rugi waktu, rugi uang dan segala bentuk kerugian immaterialnya.
Lalu apa yang didapat dari memimpin organisasi kemasyarakatan itu? “Ya kepuasan immaterial. Dapat bersama sama orang sekampung membahas pelbagai masalah kampung dan kawan serantau. Bagalak galak dan bersenda gurau, serta memperbanyak silaturahmi. Itu saja,” sebut Markoni.
Secara pribadi Markoni mengaku bahwa dirinya ingin bersama sama tokoh lain menyemarakan kegiatan keorganisasian PKDP dengan semua jajaran dibawahnya mulai dari DPW,DPD dan bahkan sampai ke tingkat PKDP kecamatan dan kelurahan.
Selain itu, Markoni juga ingin semua organisasi ughang awak di Jakarta dan semua daerah rantau kompak, bersama sama membangun kampung halaman dan daerah rantau sesuai dengan kapasitas masing masing.
Menjawab pertanyaan tentang hambatan psikologisnya sebagai mantan Perwira Tinggi harus bersaing secara demokrasi dengan caketum lainnya di arena Mubes PKDP, Doktor Hukum Militer ini menegaskan bahwa dirinya bukan sosok pribadi yang tidak bisa membedakan posisi dimana dirinya berada.
“Bagi saya tidak ada masalah. Saya ini bukan TNI lagi, saya sudah pensiun sejak Desember 2022 lalu. Saya sekarang sudah menjadi warga sipil biasa. Hak saya dan yang lain sudah sama. Jadi tidak ada masalah psikologis bagi saya,” kata Markoni meyakinkan.
Namun menanggapi pelayanan militer terhadap dirinya sebagai seorang Jenderal bintang dua berupa pengawalan oleh anggota TNI aktif, Markoni menyebut hal itu sebagai bentuk penghargaan TNI terhadap Jenderalnya.
Namun Markoni meminta posisi dirinya sebagai pensiunan Jenderal tidak dibawa bawa dalam pemilihan Caketum PKDP. Sebab hal itu tidak ada kaitan secara organisasi. Namun jika keberadaanya di PKDP menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pengurus dan warga PKDP se Indonesia, Markoni mengucapkan syukur alhamdulillah.
“Jadi artinyo walau ambo alah pansiun tapi masih paguna dek urang kampuang, ambo ucapkan Alhamdulillah.” papar Markoni dalam bahasa kampungnya, Piaman, yang berarti kurang lebih meski dia sudah pensiun sebagai Jenderal tapi masih bermanfaat bagi orang kampungnya.
“Setidaknyo bisa mampatakuik ughang nan maancam warga PKDP,” paparnya lagi masih dengan bahasa kampungnya yang artinya keberadaan dirinya masih bisa menakut nakuti orang yang mengancam keselamatan nyawa warga PKDP.
Namun sebagai akademisi hukum yang sejak awal merintis karir sebagai anggota TNI di bidang hukum, Markoni memandang penting menempatkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
“Sebab PKDP itu rumpun kekeluargaan. Maka setiap penyelesaian masalahnya harus secara kekeluargaan. Membahas masalah dengan duduk di lantai mesjid dan mushalla PKDP adalah cara cara lama orang Piaman dalam bermusyawarah. Itu sangat perlu dilestarikan di PKDP,” kata Markoni mengakhiri penjelasannya. (*)
Awaluddin Awe
