Maraknya Pertambangan Pasir Ilegal, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Harianindonesia.id – Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto pesimistis pemerintah dapat segera menuntaskan masalah tambang ilegal yang kembali mencuat di tahun politik.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana, yang salah satunya adalah pertambangan illegal.
Bentuk penolakan pertambangan pasir ilegal menggunakan alat berat, Surat Somasi yang di layangkan Warga Masyarakat melalui Pemerintahan Desa.
Dalam kondisi normal saja pemerintahan Joko Widodo tidak mampu berbuat banyak, apalagi sekarang di tahun politik jelang pemilu,” kata Mulyanto dalam keterangannya yang dikutip pada, Sabtu (16/12/2023).
Dia menengarai aktivitas penambangan ilegal semakin marak di tahun politik. Untuk itu, dia mendorong pemerintah segera membentuk satgas penegakan hukum pelanggaran tambang Ilegal yang proses pembentukannya mandek di meja Presiden Joko Widodo.
“Hal ini menandakan Pemerintah tidak serius memberantas penambangan ilegal. Terkesan takut dengan para pembeking tambang, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini, di mana dikabarkan kebutuhan dana politik memacu pertambangan ilegal,” papar dia.
Di sisi lain, Mulyanto juga meminta para capres dan cawapres, yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden ke depan, untuk merumuskan dengan sungguh-sungguh pengelolaan sumber daya tambang Tanah Air.
Tujuannya agar kekayaan alam benar-benar menjadi berkah buat masyarakat dan mengantarkan mereka pada kehidupan yang sejahtera.
“Jangan sampai kekayaan sumber daya alam Indonesia justru mendatangkan musibah, karena hanya dinikmati oleh segelintir elit yang secara involutif melanggengkan kekuasaan yang korup. Sementara masyarakat tetap miskin dan terbelakang dengan lingkungan hidup mereka yang semakin hancur porak-poranda,” Pungkasnya. ( Tim Red )
