Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Harianindonesia.id – Jakarta, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bisa bekerja maksimal khususnya dalam pengawasan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, hal itu untuk mencegah terjadinya masalah hukum yang akan merugikan negara.
“Tolong teman-teman kepala daerah pahami betul, kepala daerah yang cerdas adalah kepala daerah yang mampu memperkuat APIP-nya,” ujarnya.
Mendagri mencontohkan, dalam program penanganan stunting. semisal ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting sebesar Rp10 miliar.
Dari jumlah itu hanya Rp2 miliar untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Sementara Rp8 miliar sisanya untuk kegiatan persiapan, rapat, koordinasi, studi banding, dan lainnya.
Menurut Mendagri, meski anggaran yang dialokasi secara hukum tidak masalah, tetapi daerah merugi karena persoalan utama menjadi tak terselesaikan.
“ini hanya satu contoh saja. ada hal yang tidak bisa disentuh oleh aph (aparat penegak hukum), dan itu bisa disentuh oleh APIP, yaitu melakukan efisiensi dalam penyusunan belanja dan juga mengejar potensi pendapatan,” ujarnya
Dia mendorong Pemerintah Daerah agar lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran. terutama digunakan dalam hal penguatan pelayanan dasar hingga infrastruktur.
Kemudian untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah diharapkan bisa meningkatkan investasi sehingga pendapatan asli daerah (PAD) berubah menjadi lebih baik.
“Kuncinya bagaimana caranya memperkecil belanja pegawai, memperkuat mengefisiensikan belanja-belanja yang tidak perlu, dipindahkan ke kegiatan langsung kepada masyarakat, pendidikan kesehatan dan infrastruktur, dan lain-lain,” ujarnya.
( Tri )
