Mahfud MD Keliling Sumatera Utara, dari Doa Pendeta hingga Perampasan Aset dan Ulos Sebagai Simbol Kemenangan

  • Bagikan

Momen kunjungan Cawapres Prof Mahfud MD ke Sumatera Utara. (Foto : TPN)

Medan, Sumut, HARIANINDONESIA.ID –

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Prof Dr Mahfud MD berkeliling Sumatera Utara guna menyososialisasikan program visi misinya bersama Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

Agenda Mahfud relatif padat selama berada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Silaturahmi dengan Pimpinan Gereja dan Tokoh Masyarakat, di Aula Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jetun, Silangit, Sumatera Utara, Minggu (14/1/2024).

Disini, Prof Mahfud MD mendengarkan Doa kemenangan yang dibacakan oleh seorang Pendeta.

“Tuhan, menangkanlah bapak Ganjar Pranowo dan bapak Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029,” ucap Pendeta Freds Sihombing yang membcakan doa dan diamini para pendeta, tokoh masyarakat, dan ratusan jamaah HKBP yang memadati tempat acara.

Keputusan dalam menentukan pilihan terhadap Capres Cawapres nomor urut 03, lanjut Pendeta Freds, adalah berdasakan track record, pengalaman panjang bagi pasangan baik Ganjar maupun Mahfud untuk memimpin negeri.

“Memutuskan mereka sebagai pilihan, dan mendoakan dengan yakin, Tuhan akan memenangkan karena mereka adalah pemimpin yang takut akan Tuhan,” lanjut Pendeta Freds.

Dalam doa, Pendeta Freds menegaskan akan terus berdoa sepenuh hati serta berjuang sekuat tenaga, agar Ganjar-Mahfud memimpin Indonesia.

“Biarkan mereka berangkat dari kawasan Danau Toba ini, bersama Tuhan kami menang, bersama Tuhan bangsa ini menang,” Pendeta Freds mengakhiri doa dan disambut riuh doa penutup jamaah.

Mahfud MD hadir di Dapil 2 Sumatera Utara ini didampingi Ketua Umum Parta Perindo Hary Tanoesoedibjo dan petinggi partai-partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud lainnya.

Pemberantasan Korupsi

Pada kesempatan ini Mahfud MD menegaskan pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk menyejahterakan rakyat.

Mahfud MD dan pasangannya, Ganjar Pranowo, bakal melakukan hal itu saat menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029

Mahfud MD mengatakan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menjadi panglima untuk mengentaskan kemiskinan.

“Masalah kita di Indonesia sangat banyak tetapi berbagi masalah itu sebenarnya bisa dikurangi mana kala korupsi bisa diberantas dan hukum ditegakkan,” ujarnya.

Menteri koordinator politik, hukum, keamanan (Menkopolhukam) itu menyatakan kemiskinan seharusnya bisa dientaskan jika sudah tidak ada lagi korupsi.

Itulah yang menjadi komitmennnya bersama Ganjar Pranowo untuk menghentikan praktik korupsi yang sudah menggerogoti tiga lini kehidupan, yaitu darat, laut, dan udara.

“Kemiskinan itu sebenarnya jauh lebih kecil mana kala korupsi bisa dihapus, diberantas semua orang tahu di mana ada korupsi di setiap lini kehidupan diwarnai korupsi, di daratan mafia tanah, di laut ada korupsi, transaksi gelap ikan minyak korupsi terjadi, di udara juga ada korupsi,” katanya.

Mahfud MD mengatakan kuncinya adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu sehingga tidak ada lagi korupsi dan masyarakat makin sejahtera.

“Maka kalau rakyat bangsa ini mau maju korupsi harus diberantas, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” kata Mahfud yang disambut tepuk tangan ribuan hadirin.

Dalam kunjungannya kali ini di Tapanuli Utara, Mahfud MD mendapatkan sambatan yang sangat luar biasa.

Tokoh masyarakat Kecamatan Siborongborong seperti Pj Nababan menyambut Mahfud dengan teriakan Horas.

Bukan hanya itu, Mahfud MD juga disambut tarian Tor-Tor yang menjadi tarian untuk penyambutan tamu terhormat.

Mahfud MD disematkan Ulos oleh milenial Medan sebagai simbol perjuangan rakyat untuk Ganjar-Mahfud. Ulos diberikan secara simbolis oleh salah satu milenial Medan bernama Muhammad Mashud Silalahi. Awalnya Mashud mengatakan ulos yang disematkan merupakan penghormatan kepada tokoh bangsa.

“Dan ulos ini memiliki filosofi menghangatkan sebagai selimut karena malam ini cuaca agak dingin kita menghangatkan,” imbuhnya.

Kemudian Mashud mengatakan bahwa penyematan ulos adalah simbol perjuangan rakyat kepada paslon presiden dan wapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mashud berharap Mahfud bisa menerima kain ulos tersebut dan membawa nafas perjuangan rakyat menuju Indonesia Unggul yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Mudah-mudahan ini bisa diterima Prof, dan sedikit lagi bahwa ulos ini adalah simbol darah dan nafas perjuangan rakyat untuk Prof Mahfud MD dan Ganjar Pranowo,” kata
Mashud.

Selanjutnya, Mashud pun menegaskan dukungan milenial dan gen z di Kota Medan kepada Ganjar-Mahfud untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 20024-2029.

“Sebelum prof memberikan kepada kami kontribusi yang besar di 2024 nanti, kami akan menyatakan berkontribusi untuk memilih Prof Mahfud MD dan Ganjar Pranowo,” kata dia.

Tidak Sehat Jika Terbitkan Perppu

Acara berikutnya, Mahfud MD mengikuti dialog yang bertajuk “Tabrak Prof, Konsultasi Hukum Bareng Prof Mahfud” di Medan, Minggu (14/1/2024) malam.

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menegaskan, bahwa tidak sehat jika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

Penegasan itu dikemukakan Mahfud, ketika ditanya terkait molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diduga masih ada perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah.

“Bahwa kemudian dinilai ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR, itu konsekuensi saja, masyarakat boleh menilai begitu,” ujarnya.

Dilanjutkan Mahfud, tetapi secara hukum tata negaranya kalau tidak dibahas di DPR, maka tidak bisa disahkan juga. Jadi menurut dia, sebaiknya pembahasan RUU tersebut menunggu pembahasan dengan DPR.

Seumpama nantinya, lanjut dia, tidak dibahas-bahas, maka bisa mencari jalan lain. Tetapi menurutnya, ini menjadi penting, karena sebenarnya sudah disetujui oleh semua, baik oleh pemerintah maupun partai-partai politik.

“Kalau DPR tidak membahas, kemudian kita bertindak lebih jauh dengan menerbitkan Perppu bisa saja, tetapi itu tidak sehat, terlalu sering mengeluarkan Perppu itu tidak sehat,” jelasnya.

Kenapa demikian? Dijelaskan Mahfud, bisa saja suatu saat muncul seorang presiden yang suka mengeluarkan Perppu, padahal Perppu hanya dikeluarkan dalam keadaan darurat. Menurutnya, RUU Perampasan Aset belum terlalu darurat, sehingga biarkan saja berproses nantinya di DPR.

Kendati demikian, lanjut dia, RUU itu sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Pemerintah sendiri sudah mengajukan dan sudah sampai di DPR, hanya belum dibahas.

RUU Perampasan Aset, masih kata Mahfud, adalah UU yang memberi wewenang kepada penegak hukum untuk merampas aset-aset pihak yang diduga atau ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Tetapi diselesaikan dulu perampasan asetnya secara perdata, dirampas, tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Karena banyak ketika sidang sedang berjalan, aset-aset oleh pelaku dialihkan,” tegasnya.

Mahfud juga mendengarkan beragam keluh kesah milenial dan gen z di Kota Medan.

Salah satu anak muda Medan bernama Rizki Ramadhan bertanya soal RUU perampasan aset yang belum juga diketuk palu DPR karena berbeda pendapat dengan pemerintah.

Dari jawabannya, Mahfud menegaskan pentingnya UU perampasan aset untuk memberi efek jera pada koruptor. Mahfud pun akan terus mendorong pengesahan RUU tersebut menjadi UU.

“Undang-undang ini penting karena sebenarnya sudah disetujui oleh semua, baik oleh pemerintah maupun semua parpol,” kata Mahfud.

Menkopolhukam itu kemudian menerima pertanyaan soal kebijakan yang menyatakan Kepala Otorita ditunjuk oleh presiden. Mahfud menyebut itu hanya persoalan administratif, tapi akan salah bila kebijakan itu dijadikan kegiatan politik.

“Tapi kalau kenyataannya nanti IKN jadi pusat kegiatan politik karena Ibu Kota Negara, kan undang-undangnya bisa dirubah,” imbuh Mahfud.

Lebih lanjut, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menerima keluhan soal pinjol dari anak muda Medan bernama Nabila. Nabila menanyakan banyaknya kasus ponjol ilegal.

Mahfud pun menjelaskan bahwa masalah pinjol saat ini berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. Masuk perdata sebab ada kesepakatan antara yang meminjam uang dengan pihak peminjam.

“Jadi jaminan hukumnya itu yang paling pasti jangan suka pinjam uang dengan HP (Pinjol). Datang ke bank, pemerintah menyediakan pinjaman-pinjaman,” kata Mahfud.

Selain soal UU perampasan aset, IKN, dan pinjol, Mahfud juga menerima keluh kesan anak muda Medan tentang pajak, idealisme, hingga persoalan kasus Ferdy Sambo.

Mahfud berharap acara ‘Tabrak Prof!’ menjadi ajang yang baik bagi anak muda di seluruh Indonesia untuk berkeluh kesah tentang semua hal. Mahfud juga berharap makin banyak yang peduli terhadap bangsa ke depan.

“Pertanyaan-pertanyaannya tajam-tajam dari generasi muda terutama yang punya kepedulian terhadap kebaikan bangsa dan negara kita,” tegas Mahfud. (*)

Awaluddin Awe

  • Bagikan
Exit mobile version